Politikus DPR Nilai Prabowo Perlu Pimpin Langsung Tim Reformasi Kepolisian

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Djamil menyarankan Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri. Hal itu menurut Nasir diperlukan setelah Presiden dikabarkan akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.

Menurut Nasir, keterlibatan langsung Presiden akan membuat upaya reformasi bisa dicapai dengan cepat. Selain itu penyusunan rencana strategis Polri ke depannya bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian," kata Nasir seperti dikutip Jumat (12/9). 

Nasir  menjelaskan reformasi terhadap Polri telah dilakukan sejak Kapolri dijabat Jenderal Polisi (Purn) Sutanto hingga Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia pun memahami jika ada perilaku Polri yang masih belum sesuai harapan masyarakat.

Menurut Nasir, DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri sebab DPR nantinya akan mengawasi komisi tersebut. Setiap lima tahun, tambah Nasir, kepolisian membuat rencana strategis. Lalu setiap tahunnya kepolisian membuat rencana kerja guna mewujudkan rencana strategis setiap lima tahun tersebut.

"Presiden dan pembantu bisa membantu kepolisian dengan cara mengevaluasi dan memfasilitasi agar rencana strategis itu bisa dicapai dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Pada Kamis (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog. Pertemuan di istana negara itu  juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.