Menkeu soal Gubernur BI Diundang ke Istana Jelang RDG: Tak Ada Intervensi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hadir ke Istana pada siang hari ini untuk memenuhi undangan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran Perry ini sehari menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu, 17 September besok.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan pemerintah ikut campur dalam keputusan Bank Indonesia, seperti soal suku bunga. Purbaya mengatakan BI sebagai lembaga independen.

“BI kan independen. Jangan anggap pemerintah intervensi, BI itu independen,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (16/9).

Kehadiran Perry ini menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode September pada Rabu, 17 September besok. Adapun RDG BI berlangsung pada 16-17 September ini. Hasil rapat besok sekaligus mengumumkan suku bunga acuan (BI-Rate).

Purbaya pun mengatakan rapat dengan presiden kali ini tidak membahas soal BI-Rate. “Tidak ada penjelasan,” ujarnya.

Prabowo Kumpulkan Gubernur BI dan Deret Menteri Ekonomi 

Presiden Prabowo Subianto memanggil menteri-menteri bidang ekonomi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9).  Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,  dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Selain itu, hadir pula CEO Danantara Rosan P Roeslani, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Belum ada penjelasan detail pembahasan di istana. Aris Marsudiyanto mengatakan, pertemuan itu di antaranya membahas soal transisi energi dan rapat membahas soal kelangkaan BBM di SPBU swasta. "Kami cari solusi yang terbaik," kata Aris dikutip dari Antara.

Menteri Bahlil sebelumnya meminta SPBU swasta yang kekurangan pasokan BBM segera berkolaborasi dengan Pertamina guna menjamin ketersediaan bahan bakar dan mencegah kelangkaan di masyarakat.

Bahlil mengatakan, pemerintah telah menambah kuota impor BBM sebesar 10% tahun ini bagi SPBU swasta untuk mencegah terjadinya kelangkaan.

"Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik,” kata Bahlil pada Selasa (16/9).