Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri Hashim Djojohadikusumo yang menyebut nilai tukar rupiah berpotensi merosot hingga 22.000 per dolar AS imbas gejolak MSCI.
Melalui pembinaan REWAKO, Bank Indonesia membantu UMKM Sulawesi Selatan memperkuat fondasi bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, serta membuka peluang menembus pasar global.
Bank Indonesia (BI) menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, di tengah masih lemahnya prospek perekonomian global.
BI mengingatkan industri perbankan untuk mewaspadai berbagai kerentanan dan ancaman penipuan yang semakin canggih seiring adopsi kecerdasan buatan atau AI.
Indonesia dinilai mulai kembali bergantung pada ekspor komoditas setelah sempat membangun industri manufaktur pada medio akhir 1980-an hingga awal 1990-an.
Bank Indonesia menggarisbawahi pentingnya pengendalian inflasi pangan lewat penerapan rantai pasok efisien yang sudah diterapkan di beberapa area di Indonesia timur.
Peluang Bank Indonesia (BI) untuk memangkas suku bunga acuan dinilai semakin kecil di tengah meningkatnya tekanan eksternal dan kecenderungan suku bunga global bertahan tinggi dalam waktu lebih lama.
BI memperpanjang kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti hingga 31 Desember 2027.
Gubernur BI, Destry Damayanti mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah saat ini. Salah satunya adalah sentimen investor asing di pasar modal indonesia yang sempat bergejolak.
Bank Indonesia (BI) mengancam akan mencabut izin merchant yang menyalahgunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai rekening penampung dana judi online (judol).
BI melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) perbankan. Caranya yaitu dengan menurunkan rasio GWM rata-rata bank konvensional dari 9% menjadi 7% dan bank syariah dari 7,5% menjadi 5,5%.
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026.