Kadin Uraikan Empat PR Ekonomi untuk Manfaatkan Memontum Pidato Prabowo di PBB

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menguraikan sejumlah pekerjaan rumah atau PR yang masih harus dituntaskan oleh pemerintah guna memperkuat perekonomian nasional. Catatan itu terdiri dari empat poin utama, antara lain reformasi birokrasi, perkuat daya beli masyarakat, pelibatan luas sektor swasta dan perluasan insentif.

Poin tersebut dinilai perlu diselesaikan seiring momentum diplomasi internasional setelah Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada 23 September lalu.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Kadin, Aviliani, berpendapat langkah diplomasi dunia Presiden Prabowo lewat pidatonya di mimbar PBB berpotensi menarik investasi sekaligus mengerek pertumbuhan ekonomi domestik. Ia menilai Indonesia kini berada pada posisi strategis sebagai negara berkembang dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Memang Pak Prabowo sekarang di mata dunia itu sangat diperhitungkan. Ini sebenarnya adalah momentum baik, kalau orang sudah dipercaya, itu mau minta apa saja pasti bisa,” ucap Aviliani saat menjadi pembicara di Katadata Policy Dialogue bertajuk Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya?' yang digelar di Kantor Katadata, Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Menurut Aviliani, momentum ini idealnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia. Namun, ia menekankan keberhasilan Prabowo di kancah internasional harus diimbangi dengan kesiapan domestik. Berikut uraian Kadin:

Reformasi Birokasi

Menurut Aviliani aspek birokrasi maupun perizinan berusaha menjadi salah satu faktor krusial. Birokrasi yang lambat dan prosedur yang rumit dinilai masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam memaksimalkan peluang ekonomi domestik dan global.

“Jangan sampai sudah dipercaya, ketika investor masuk ke Indonesia, banyak persoalan yang mereka akhirnya tidak jadi. Birokrasi ini menjadi masalah dari tahun ke tahun,” kata Aviliani saat menjadi pembicara di Katadata Policy Dialogue bertajuk Presiden Prabowo di Panggung PBB: Apa Pentingnya? yang digelar di Kantor Katadata, Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (24/9).

Aviliani menilai momentum saat ini perlu dibarengi dengan upaya reformasi birokrasi guna menangkap peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Apakah bisa (Indonesia) tumbuh 8%? Sebenarnya bisa, hanya saja kita harus tahu investasi apa yang mau kita prioritaskan,” ujar Aviliani.

Ia meyakini negara berkembang seperti Indonesia masih memiliki permintaan domestik yang tinggi dan kebutuhan investasi yang besar. Dengan pengelolaan dan birokrasi yang tepat, masuknya investasi bisa mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat nantinya.

Aviliani turut mendorong pemerintah untuk mempermudah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan investasi. Kadin menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekarang cenderung memperlambat kinerja investasi BUMN saat ini.

Ia berpendapat bahwa alur proses investasi BUMN kini harus melalui Danantara sehingga membuat birokrasi semakin panjang. Danantara saat ini menjadi induk dari 844 BUMN sekaligus anak usahanya. "Dengan adanya Danantara, keterlibatan BUMN sekarang itu jadi sangat lambat untuk berinvestasi. Karena semuanya harus lewat Danantara, jadi birokrasinya jadi lebih panjang," kata Aviliani.

Ia menilai, BUMN idealnya tetap diberi ruang untuk berinvestasi secara mandiri meski telah ada Danantara. Aviliani berpendapat, inisiatif BUMN tidak semestinya dipersulit mengingat kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Jadi lebih bagus, dengan adanya Danantara ini mereka (BUMN) tetap bisa melakukan investasi. Saya rasa akan juga mempercepat pertumbuhan," ujarnya.

Perkuat Daya Beli Masyarakat

Kadin juga mendorong pemerintah agar lebih agresif dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi Domestik dan daya beli masyarakat. Aviliani menilai pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang langsung meningkatkan konsumsi, seperti rencana penurunan pajak. "Kemarin Menteri Keuangan bilang mau menurunkan pajak. Kami mendukung karena paling tidak membantu dalam jangka pendek," kata Aviliani.

Ia mengatakan persoalan daya beli masyarakat merupakan masalah utama sehingga pemerintah perlu memberikan kebijakan stimulus lanjutan untuk jangka menengah panjang. "Tinggal nanti jangka menengah tahun 2026 apalagi? Jadi ada kesinambungan kebijakan terhadap masyarakat yang sedang bermasalah ini," ujarnya.

Beri Ruang Swasta

Aviliani mendorong agar pemerintah dapat memperluas keterlibatan sektor swasta kedepannya. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat nantinya jika pemerintah melibatkan lebih banyak swasta dalam proyek-proyek pemerintah.

Kemudian, Aviliani mengatakan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya mampu menyumbang sekitar 8% dari PDB. Menurutnya, sejauh ini pertumbuhan ekonomi domestik cenderung disokong oleh swasta, BUMN, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

"Saya lihat 10 tahun lalu swasta kurang dilibatkan, sekarang ini saya rasa kalau Pak Prabowo banyak melibatkan swasta akan lebih cepat lagi pertumbuhannya," ujar Aviliani.

Perluas Insentif

Lebih jauh, Kadin berharap pemerintah dapat merilis insentif teranyar untuk BUMN, swasta dan UKM agar investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Menurut Aviliani, upaya pertumbuhan ekonomi harus digerakkan bersama oleh swasta, BUMN, dan UKM yang perlu mendapat insentif agar mau memancing minat berinvestasi lebih besar. "Oleh karena itu sistem insentif mungkin juga perlu diberlakukan untuk tiga pihak ini," ujarnya.