Berita Katadata Policy Dialogue Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik.

Guru Besar UI mengatakan pemerintah Indonesia tidak mampu memenuhi tuntutan 17+8 karena masalah ekonomi seperti middle income trap dan rendahnya penerimaan pajak.

Setelah satu tahun menjabat, Prabowo Subianto diminta melakukan pembenahan, termasuk pergantian personel dan perombakan birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar yang menyentuh aspek kebijakan dan kualitas pekerjaan, serta berdampak pada investasi dan kesejahteraan menurut Guru Besar Ekonomi UI, Mohamad Ikhsan.

Di tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto fokus pada pemberantasan korupsi, terbukti dari penyerahan uang sitaan kasus CPO sebesar Rp 13,2 triliun ke Kementerian Keuangan.

Pengamat Politik Rizal Mallarangeng menilai Indonesia berpeluang menjadi penyeimbang kekuatan AS dan Cina.

Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) menjelaskan alasan strategis di balik sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ketahanan pangan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

Kadin menilai penyelesaian empat masalah ekonomi penting untuk memanfaatkan momentum setelah Presiden Prabowo berpidato di PBB.

Rating Presiden Prabowo Subianto sedang tinggi di dunia menyusul pidato perdana dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemarin.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah untuk mempermudah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan investasi. Investasi lewat Danantara dianggap lebih panjang.

Posisi Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat diperhitungkan di mata dunia dan menempatkan Indonesia pada posisi strategis untuk menarik investasi dan kerja sama global.

Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin mengatakan penurunan nilai transfer ke daerah karena terkait kebutuhan program prioritas.

Kemenkeu menyoroti perlunya driver ekonomi yang lebih kuat seperti investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang telah stabil di kisaran 5% selama 15 tahun terakhir.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target penerimaan pajak di RAPBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, naik 13,5% dari tahun sebelumnya, dengan fokus pada strategi ekstensifikasi pajak.

PPATK mengatakan perputaran uang judol alias judi online bisa ditekan 68% dibandingkan tahun lalu, menjadi hanya Rp 114,34 triliun, dengan dua syarat.