Riset KIC: SPMB Bikin Akses Pendidikan Merata dan Berkeadilan
Membuat ringkasan dengan AI Pendidikan merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hadir tak sekadar mekanisme administrasi tetapi sebagai strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
Kendati terus membutuhkan penguatan dalam pelaksanaannya, mekanisme SPMB tercatat menuai respons positif dari masyarakat. Yakni, dalam hal awareness dan persepsi publik atas perubahan istilah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke SPMB, hingga pemahaman terhadap Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Berdasarkan laporan survei nasional Katadata Insight Center (KIC) yang dirilis pada 30 September 2025, secara umum, sosialisasi yang dilakukan pemerintah dinilai sudah baik tetapi pemahaman stakeholder di bawahnya belum optimal lantaran berbagai tantangan yang dihadapi.
Misalnya, tantangan bagi pemerintah daerah, pemahaman panitia SPMB di tingkat satuan pendidikan kurang merata, khususnya dokumen persyaratan untuk jalur afirmasi, berkaitan dengan banyaknya orang tua murid yang tidak terdaftar di Dinas Sosial. Masalah lain, yaitu ketidaksinkronan data antara tempat tinggal aktual murid dengan data di Dapodik.
Di samping itu, jalur prestasi nonakademik di bidang kepemimpinan berpotensi dimanipulasi. Contohnya, ada oknum yang membantu mengeluarkan dokumen pengalaman sebagai ketua OSIS padahal yang bersangkutan tak pernah menjadi ketua OSIS.
Kemudian, di satuan pendidikan atau sekolah, penyampaian petunjuk teknis (juknis) yang dibuat pemerintah daerah terlalu mepet sehingga sosialisasi kepada orang tua/wali murid menjadi terbatas waktu. Sosialisasi di sekolah pun kurang optimal sebab masih dominan menggunakan media luar ruang seperti pamflet dan brosur dan belum mengoptimalkan media sosial dengan baik.
Belum lagi, tantangan terkait pemahaman orang tua murid terhadap sistem daring dan media digital yang terbatas di usia yang semakin matang. Terlebih, masih terdapat sistem error saat pendaftaran daring massal. Apalagi sebagian murid belum mandiri dalam pendaftaran online, karena ada pola kebiasaan dibantu pihak sekolah saat masuk SMP yang berlanjut kepada proses pendaftaran SMA.
Kendati begitu, pelaksanaan SPMB dinilai baik dengan rata-rata nilai mencapai 3,26. Aspek yang paling tinggi selain ketiadaan biaya selama proses (3,46), yaitu transparansi hasil seleksi (3,31) dan kejelasan waktu pelaksanaan (3,30).
Sementara itu, aspek penilaian terendah adalah terkait kompetensi panitia dan kemudahan prosedur SPMB. Dan responden yang anaknya diterima di sekolah negeri jauh lebih puas dibandingkan dengan yang diterima di sekolah swasta.
Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar mengakui masih banyak kekurangan dari SPMB yang baru dimulai pada pertengahan tahun ini. Ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar pada masa mendatang SPMB semakin lebih baik.
Menurutnya, saat ini masih ada sekolah yang tidak timpang dari segi kualitas, dan ada juga sekolah yang belum memiliki dijangkau layanan internet. "Ini tentu masalah yang harus dicari solusinya. Pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas sekolah dan juga guru supaya tidak terjadi ketimpangan kualitas,” ujar Jihad dalam jumpa pers bertajuk Membanca Suara Publik tentang SPMB, di Jakarta, Selasa (30/9).
Ia menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. Kata dia, ini terjadinya karena singkatnya waktu dari pertama kali kebijakan ini ditetapkan hingga ke waktu pelaksanaan. Karena itu, Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.
TKA Memotivasi Murid Lebih Giat Belajar
Para responden yang disurvei di dalam penelitian ini menilai, pertimbangan akademik dalam SPMB lebih adil sehingga murid yang berprestasi tak perlu khawatir saat jarak rumah mereka cukup jauh.
Hal itu tercermin dari hasil survei menunjukkan awareness yang tinggi terhadap TKA, yang mana sembilan dari 10 responden mengetahui TKA, dan 10 dari 10 responden menilai penting untuk diterapkan.
Dukungan terhadap penerapan TKA sebagai salah satu seleksi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya juga kuat, meski pemahaman terhadap TKA belum merata.
Selain itu, seleksi dengan mempertimbangkan hasil akademik, memotivasi murid untuk lebih giat belajar, sehingga dapat meningkatkan kualitas/kemampuan murid. Penyempurnaan kriteria seleksi pada jalur prestasi juga dinilai dapat mengakomodir keragaman kemampuan murid.
Sementara itu, dari sisi orang tua murid menilai TKA dinilai sangat penting sebagai sebuah standar untuk memitigasi potensi kecurangan atau “mendongkrak nilai”.
TKA juga disambut baik oleh murid yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan minat keikutsertaan yang cukup tinggi.
Sebagai informasi, penelitian ini dilakukan oleh KIC dilakukan pada periode 1 hingga 22 Agustus 2025. Melalui riset kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dengan enam stakeholder yakni orang tua murid SMP, murid SMP, guru SMP (panitia SPMB), kepala sekolah SMA, dinas pendidikan dan pengamat pendidikan.
Serta riset kuantitatif, yang terdiri dari 1.074 responden dengan jenis responden antara lain orangtua murid pendaftar SPMB SMP (n=399), orang tua murid pendaftar SMPB SMA (n=314) dan orangtua murid pendaftar selainnya (n=361). Dengan sebaran responden di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali-Nusa, Sulawesi, Kalimantan serta Maluku-Papua.
Aktivis pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengapresiasi survei yang dilakukan KIC. Terkait perubahan PPDB menjadi SPMB, ia menilai bahwa SPMB jauh lebih tepat dibandingkan dengan PPDB. Diksi murid, imbuhnya, jauh lebih bagus dari peserta didik.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
