Prasasti Sebut Program MBG Baik, Tapi Masih Hadapi Tantangan

Ameidyo Daud Nasution
20 Oktober 2025, 11:57
mbg, prabowo, satu tahun prabowo
Katadata
Research Director Prasasti Gundy Cahyadi (tengah) saat peluncuran Prasasti Insights: Kajian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (20/10). Foto: M Fajar Riyandanu/Katadata
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies merilis hasil kajian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (20/10). Beberapa program Presiden menjadi fokus kajian mereka, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari hasil kajian mereka, secara prinsip, program MBG tergolong baik. Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan.

Studi kasus yang dilakukan Prasasasti menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yakni kualitas dan keamanan makanan, keterlambatan pembayaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga konflik kepentingan dalam dapur SPPG.

Terkait keamanan makanan, Prasasti mencatat, selama Januari hingga September 2025, sebanyak 9.089 anak mengalami keracunan. Selain itu, ada permasalahan pada paparan merkuri dari penggunaan ikan hiu dalam MBG di Ketapang, Kalimantan Barat.

Studi Prasasti juga menunjukkan, keterlambatan pembayaran SPPG juga bisa mengganggu kas dan operasional dapur. Selain itu, konflik kepentingan dalam kepemilikan dapur bisa berdampak pada turunnya transparansi, kualitas dan integritas program.

Pengukuran berat dan tinggi badan siswa penerima program MBG
Pengukuran berat dan tinggi badan siswa penerima program MBG (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/agr)

Oleh sebab itu, Prasasti mengajukan sejumlah perbaikan dalam program MBG. Dari segi kualitas, pemerintah bisa menerapkan hazard analysis and critical control point (HAACCP) di semua dapur serta pelacakan digital bahan makanan.

Pemerintah juga diminta menegakkan kepastian waktu dan keterbukaan dalam tata Kelola MBG. Prasasti juga menyarankan pemerintah membuat dashboard status pembayaran SPPG serta kewajiban publikasi pembayaran.

Prasasti juga merekomendasikan agar pemerintah mewajibkan deklarasi pemilik manfaat untuk semua penyedia tender. Pemerintah juga perlu menerapkan larangan rangkap jabatan bagi pejabat berafiliasi MBG, terutama dalam proses lelang.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...