Prasasti Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Cukup Baik, Soroti Soal Pengawasan

Prasasti Center for Policy Studies merilis riset yang menilai kinerja tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lembaga riset tersebut mengatakan, dari hasil kajian, kinerja tahun pertama Prabowo-Gibran berada di level cukup baik atau acceptable.

Meski begitu, Prasasti mencatat tantangan utama justru terletak pada tahap pelaksanaan. Mereka menilai efektivitas implementasi program pemerintah perlu diawasi dengan sejumlah hal.

Sejumlah masukan tersebut antara lain memperkuat koordinasi lintas kementerian, mengaktifkan kembali peran gugus tugas atau task force pemantau program prioritas, serta membuka akses data publik melalui sistem dashboard digital agar proses evaluasi dan pengawasan lebih transparan serta partisipatif.

Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, mengatakan peran task force sejatinya telah diatur di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa melengkapi task force dengan modal politik yang lebih tinggi supaya lebih efektif dalam melakukan kinerjanya,” kata Gundy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin (20/10).  

Dalam laporan berjudul Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Prasasti menyoroti sejumlah program prioritas belum dieksekusi secara konsisten antar kementerian. Koordinasi lintas sektor dinilai belum solid, sehingga beberapa inisiatif pemerintah berjalan parsial dan belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Salah satu program utama yang menjadi sorotan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki tujuan baik dengan memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. Namun pelaksanaan salah satu program prioritas ini masih bermasalah.

Prasasti mencatat lebih dari 9.089 kasus keracunan anak di 103 insiden sepanjang Januari–September 2025. Selain itu, ditemukan konflik kepentingan karena sejumlah dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dimiliki oleh pejabat publik. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas pelaksanaan program.

Gundy menilai saat ini standar pelaksanaan MBG berbeda-beda antar wilayah. Ia menyebut perlunya perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya lebih baik dan merata di seluruh daerah.

“Perlu ada tata kelola lebih baik untuk memastikan standar itu lebih sama. Koordinasi antar lembahga perlu diperkuat. Ini juga catatan besar task force yang sudah ada ini belum begitu kelihatan aktif untuk membuat terobosan di daerah,” ujar Gundy.

Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memperkuat task force pemantau program prioritas lintas kementerian untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Prasasti juga mendorong pembangunan dashboard digital publik yang dapat diakses masyarakat. Ini agar proses pemantauan dan evaluasi MBG bisa dilakukan secara transparan.

Penilaian laporan ini disusun berdasarkan kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Prasasti melakukan penilaian terhadap 33 program utama pemerintah, yang mencakup 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas (PP), dan 8 Asta Cita (AC).

Metodologi riset dilakukan dengan menyesuaikan indikator kinerja utama (KPI) tiap program terhadap data sekunder dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kementerian, badan pemerintah, dan publikasi media.

Setiap program diklasifikasikan dalam lima kategori penilaian: significant gaps (perlu perhatian serius), developing (perlu perbaikan), acceptable (cukup baik), on track (baik), dan exceeds expectations (melampaui ekspektasi).

Prasasti Center for Policy Studies merupakan lembaga kajian non pemerintah yang didirikan oleh sejumlah orang, di antaranya Hashim Djojohadikusumo dan Burhanuddin Abdullah.