BGN: Dapur MBG Akan Didirikan di Daerah Terpencil, Termasuk Baduy
Membuat ringkasan dengan AI Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan pengolah dan pendistribusian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didirikan di daerah terpencil, termasuk di wilayah adat Baduy.
“Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang sulit dicapai oleh daerah lainnya lebih dari 30 menit, kami akan (dirikan) Pelayanan Satuan Pemenuhan Gizi Terpencil,” kata Dadan usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).
Ia mengatakan tolok ukur mendirikan SPPG di suatu daerah yakni terdapat ibu hamil dan ibu dari anak balita di wilayah tersebut.
“Di situ ada anak sekolah, tidak ada anak sekolah, selama ada ibu hamil, ibu sudah anak balita, kita akan dirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Terpencil,” katanya.
Di dalam rapat, Dadan mengungkapkan BGN telah mendata sekitar 8.000 SPPG akan dibangun di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya, akan bekerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah, untuk menentukan titik-titiknya berbasis kebutuhan daerah tersebut.
“Ini adalah daerah yg tdk bs dijangkau lbh dari 30 menit dari daerah terdekat, bisa daerah pegunungan, bs daerah dibatasi sungai, bisa dibatasi laut, pulau atau pedalaman,” katanya.
Dalam pelaksanaannya SPPG itu akan didirikan dengan kapasitas di bawah 1.000 dengan ukuran 10x15 meter, yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan lokasi serta calon investornya.
“Karena bangunan ini beda dengan daerah aglomerasi yg kita berikan insentif harian. Kalau SPPG daerah terpencil ini SPPG dibangun, begitu selesai langsung kita sewa in advance 4 tahun,” kata Dadan.
Selain itu, Dadan juga menyebut akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengukur biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan SPPG di daerah terpencil tersebut.
“Contoh, kalau kita bangun Rp 1,5 miliar maka break event point-nya adalah tiga tahun itu 500. Maka kalau kita sewa 4 tahun di depan, itu bisa bayar Rp 2 miliar. Demikianlah kurang lebih, tapi ini sangat tergantung dari penilaian tim Kementerian Keuangan berapa kelayakan untuk sewa di depan,” kata dia.
Lebih jauh, Dadan menuturkan dalam pengelolaannya akan bekerjasama dengan masyarakat setempat, untuk memastikan keterlibatan masyarakat.
Untuk menopang rencana itu, BGN mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan senilai Rp 28,63 triliun. “Jadi Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99% dana Rp 71 triliun kemudian ditambah Rp 28,63 triliun, sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 99 triliun di tahun 2025,” kata Dadan.
Dalam rapat itu juga, Dadan menyebut telah bekerja sama dengan Satgas Pemda di setiap daerah tingkat II termasuk Provinsi terkait percepatan SPPG terpencil ini.
“Kami sudah data bahwa di sumatra akan ada 1.945 SPPG terpencil, di Jawa kami data sementara ada 235, di Kalimantan ada 1.783, Sulawesi 969 SPPG terpencil, Bali, Nusa Tenggara itu ada 1.265, Papua totalnya akan ada 2.043,” kata Dadan.
Di sisi lain, ia menuturkan, dengan rencana SPPG terpencil total 8.286, calon investor yang sudah terverifikasi sebanyak 8.218 titik, dan yang belum terverifikasi 68 titik. “Jadi ini tersebar di 35 provinsi, di 324 kabupaten, 2.465 kecamatan,” kata Dadan.
BGN menargetkan sebagian besar SPPG terpencil tersebut dapat terbangun paling lambat Desember 2025, dan sebagian lainnya pada Januari 2026. Dan ditargetkan rata-rata per SPPG melayani 300 penerima manfaat.
“Kita akan operasikan sama seperti daerah aglomerasi. Jadi total yg dilayani daerah terpencil dengan 8.286 ini kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta penerima manfaat,” kata Dadan
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
