Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah Bangun SPBUN untuk Dorong Ekonomi Pesisir

Pemerataan energi dan penguatan ekonomi pesisir menjadi fokus kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Kolaborasi itu diwujudkan melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di bawah pengelolaan KUD Bina Mina, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur.

Pembangunan SPBUN tersebut secara resmi dimulai melalui seremoni groundbreaking yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada Rabu (13/11).

Akses Energi Lebih Dekat untuk 7.000 Nelayan

Kehadiran SPBUN di Labuhan Maringgai menjadi langkah penting untuk memastikan nelayan dapat memperoleh bahan bakar dengan mudah dan harga terjangkau. Wilayah pesisir ini dihuni sekitar 7.000 nelayan dengan kebutuhan bahan bakar mencapai 10 kiloliter per hari.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut pembangunan SPBUN berbasis koperasi merupakan contoh nyata ekonomi gotong royong yang menyejahterakan masyarakat.

“Groundbreaking SPBUN berbasis koperasi ini adalah upaya kongkret mendorong pemerataan energi bagi nelayan. Pemerintah, Pertamina Patra Niaga, dan gerakan koperasi bergerak cepat agar nelayan memperoleh BBM tepat sasaran, mudah diakses, dan efisien untuk kegiatan melaut,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, model SPBUN seperti KUD Bina Mina dapat menjadi contoh tata kelola energi berbasis koperasi yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah maritim lainnya.

Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Nelayan

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberdayaan nelayan melalui koperasi. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar adalah faktor utama penentu produktivitas nelayan.

“Pertamina Patra Niaga sangat mendukung upaya nelayan yang berkoperasi dan mendorong berdirinya SPBUN karena BBM ini jadi variabel utama nelayan dalam melaut. Dengan SPBUN dimiliki koperasi nelayan, tingkat produktivitas bisa bertambah dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ungkap Mars Ega.

Lebih jauh, ia menyebut pembangunan SPBUN juga menjadi bagian dari Program Kampung Nelayan Merah Putih dan KDKMP, inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan energi di wilayah pesisir.

“Kami memberikan dukungan penuh atas program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Lewat SPBUN, Pertamina Patra Niaga terus berupaya memberikan layanan terbaik dari sisi availability, accessibility, acceptability, serta sustainability,” tambahnya.

Selain BBM, Pertamina Patra Niaga juga berencana memperluas distribusi LPG subsidi dan non-subsidi melalui jejaring koperasi desa dan kelurahan dalam skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Khusus untuk masyarakat nelayan, kami akan terus mendekatkan layanan energi dengan menambah outlet agar masyarakat lebih mudah mendapatkan energi bersubsidi yang terjangkau, namun tetap akuntabel,” jelas Ega.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBUN di seluruh Indonesia, sementara 94 unit lainnya tengah dalam tahap pembangunan. Keberadaan SPBUN diharapkan menjadi bagian dari ekosistem energi nasional yang inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat produktif seperti nelayan dan petani.

Pemerintah Daerah Sambut Positif

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi lintas lembaga ini. Menurutnya, pembangunan SPBUN menjadi langkah nyata memperkuat daya saing ekonomi pesisir sekaligus mendukung ketahanan energi daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik groundbreaking SPBUN di Lampung Timur. Sebagai provinsi maritim dengan potensi tangkap dan budidaya yang besar, SPBUN di Lampung diharapkan menjadi titik awal penguatan ekonomi pesisir,” ujar Jihan.

Dengan hadirnya SPBUN KUD Bina Mina, nelayan di Labuhan Maringgai kini memiliki harapan baru terhadap efisiensi biaya melaut dan peningkatan kesejahteraan.

Kolaborasi pemerintah, BUMN, dan koperasi ini menandai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus kemandirian ekonomi pesisir di Lampung Timur dan kawasan maritim Indonesia lainnya.