Istana Jelaskan Alasan Bencana Banjir Sumatra Belum Berstatus Darurat Nasional
Membuat ringkasan dengan AI Istana Kepresidenan menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan insiden banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai kejadian berstatus darurat bencana nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan percepatan penanganan korban dan perbaikan infrastruktur utama terdampak bencana.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah sudah mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Prasetyo mengatakan, pengerahan dukungan logistik dan personel TNI, Polri, Basarnas, dan kementerian lembaga menunjukkan bahwa pemerintah sudah bekerja layaknya dalam situasi bencana nasional.
"Yang paling penting bukan masalah statusnya, tetapi masalah penanganan atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran," kata Prasetyo Hadi di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Rabu (3/12).
Politisi Partai Gerindra itu menyebut ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan kepada publik terkait alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Kendati demikian, ia menekankan bahwa keputusan pemerintah saat ini tidak menghambat proses penanggulangan bencana banjir dan longsong di Sumatera.
"Banyak pertimbangan, ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut," ujar Prasetyo.
Pemerintah mencatat telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan untuk masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi. Kebutuhan dasar yang menjadi prioritas untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak bencana antara lain adalah sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memperlakukan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai kerja prioritas nasional saat ini.
Melalui instruksi presiden tersebut, pemerintah dapat mengerahkan seluruh kebutuhan anggaran dan logistik secara total melalui dana siap pakai. Menurut Pratikno, langkah ini dinilai bisa mempercepat proses penanggulangan bencana, mulai dari evakuasi warga, penyaluran bantuan, hingga pemulihan awal di lapangan.
"Ada jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai," ujarnya pada kesempatan serupa.
Adapun laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 753 korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera. Rinciannya antara lain 220 jiwa di Aceh, 234 di Sumatera Barat, dan 299 di Sumatera Utara.
Selanjutnya total masih ada 650 jiwa hilang dan 2.600 ribu luka-luka. Secara menyeluruh, bencana banjir dan longsor ini mengakibatkan 3,3 juta warga terdampak dari 49 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
