Guru Besar UGM Usul Dana MBG Dialihkan Sementara ke Korban Bencana Sumatra Aceh

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Sartono berpendapat dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan sementara ke daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Agus menilai pemerintah membutuhkan pendanaan besar untuk melakukan perbaikan pascabencana. Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko periode 2014–2021 itu menyampaikan kemampuan penyerapan dana MBG pada 2025 baru mencapai sekitar Rp 60 triliun.

Selain itu, pemerintah memperkirakan anggaran MBG mencapai Rp 375 triliun pada tahun depan. Dana itu bersumber dari alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.

“Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu,” kata Agus, dikutip dari siaran pers UGM pada Senin (15/12).

Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah, sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Terlebih, menurut Agus, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, secara gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Menurut Agus, tantangan terbesar dalam memulihkan sektor pendidikan di daerah terdampak bencana terletak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan infrastruktur pendidikan yang layak. Ia menjelaskan proses pembangunan dan rehabilitasi tersebut, berdasarkan pengalaman dan kajiannya, membutuhkan waktu sedikitnya enam bulan atau lebih lama.

“Boleh jadi Kabupaten atau Kota dan Provinsi tidak cukup tersedia dana. Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lebih jauh, Agus mendorong pemerintah agar menyalurkan bantuan dana pendidikan kepada para siswa yang terdampak. Ia menekankan bahwa para orang tua siswa juga membutuhkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.

Para siswa sekolah juga dinilai perlu memperoleh bantuan untuk pengadaan pakaian dan alat tulis sekolah. Menurut Agus bantuan akan lebih efektif apabila pemerintah menyalurkan uang tunai kepada siswa selama enam bulan ke depan guna menjamin kelangsungan kegiatan belajar mereka. “Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” ujarnya.

Selain siswa, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada para guru yang terdampak. Ia menekankan bahwa para guru membutuhkan layanan konseling untuk memulihkan trauma akibat bencana.