Serba-serbi Konflik Thailand – Kamboja: Masih Memanas meski Diplomasi Jalan
Membuat ringkasan dengan AI Konflik antara Thailand dengan Kamboja belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Konflik masih berlangsung, meski negara-negara Asia Tenggara berusaha menengahi kedua negara.
Pada Senin (22/12), para menteri luar negeri Asia Tenggara menggelar pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Thailand dan Kamboja sepakat untuk mengadakan pertemuan pejabat pertahanan pada Rabu (24/12).
"Para menteri luar negeri ASEAN menyatakan harapan untuk de-eskalasi permusuhan sesegera mungkin," kata sebuah pernyataan dari ketua ASEAN, Malaysia pada Selasa (23/12) dikutip dari Reuters.
Ditengahi Trump
Konflik antara Thailand dan Kamboja masih terjadi meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba menengahi beberapa waktu lalu. Penandatanganan kesepakatan damai antara Thailand dan Kamboja. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10).
Hadir dalam penandatanganan tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Dua bulan sejak penandatanganan kesepakatan, kedua negara masih belum menunjukkan upaya untuk mengurangi eskalasi. Meski demikian, Trump optimistis, Kamboja dan Thailand bisa berdamai lagi.
"Mereka (Thailand) memulai dengan Kamboja, mereka memulainya lagi. Tapi saya pikir... kita telah mengendalikan situasi itu dengan cukup baik...," kata Trump.
Thailand Mau Gencatan Senjata Sejati
Pihak Thailand menginginkan gencatan senjata sejati dengan komitmen yang kuat dari Kamboja. Mereka ingin permasalahan diselesaikan dua negara tanpa hanya mengedepankan seremoni. "Tidak bisa hanya diumumkan, perlu diskusi," kata Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow.
Sihasak mengatakan, jika Kamboja menginginkan gencatan senjata, maka Thailand mengusulkan agar militer kedua negara bertemu.
Akar Masalah Terbaru
Thailand dan Kamboja saling menuduh satu sama lain melakukan agresi dan pelanggaran gencatan senjata. Thailand meradang karena menurut mereka, Kamboja masih menanam ranjau darat.
Thailand juga mengatakan Kamboja melakukan serangan artileri hingga drone. Militer Negeri Gajah Putih lalu merespons dengan serangan udara kepada sejumlah titik di negara tetangganya itu. Sedangkan Kamboja mengatakan bahwa Thailand telah melanggar kedaulatan negara tersebut dengan agresi bersenjata.
Serangan Masih Berlanjut
Pemerintah Thailand menyatakan seorang prajurit marinir Angkatan Laut Kerajaan Thailand mengalami cacat permanen setelah menginjak ranjau darat di wilayah Ban Nong Ree, Provinsi Trat, pada Minggu (21/12).
Insiden itu terjadi setelah pasukan Thailand mengamankan kawasan yang sebelumnya diklaim Kamboja sebagai pangkalan militer.
Thailand menuduh Kamboja sengaja menanam ranjau darat di wilayah tersebut. Bangkok menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Thailand, serta melanggar Deklarasi Bersama Thailand–Kamboja dan Konvensi Pelarangan Ranjau Darat Antipersonel atau Konvensi Ottawa.
“Thailand mengirim surat protes kepada Kamboja dan Zambia sebagai Ketua Sidang ke-23 Negara-Negara Pihak Konvensi guna menempuh tindakan melalui mekanisme konvensi,” tulis siaran pers Pemerintah Thailand, sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Pemerintah National Broadcasting Services of Thailand (NBT) pada Senin (22/12).
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa militer Thailand terus melancarkan tembakan artileri ke wilayah sipil di Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey. Kamboja menyebutkan bahwa tiga peluru artileri ditembakkan ke kawasan Kon Damrei, Sangkat Nimitt, pada Selasa (23/12).
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Letnan Jenderal Maly Socheata, juga menuding Thailand mengerahkan berbagai persenjataan berat, termasuk jet tempur F-16, peluncur roket, amunisi klaster, drone canggih, hingga gas beracun.
“Tindakan brutal ini merupakan serangan tanpa pandang bulu oleh militer Thailand dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional,” kata Maly Socheata, melansir Kantor Berita Pemerintah Agence Kampuchea Presse pada Selasa (23/12).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
