Indonesia Ditetapkan jadi Presiden Dewan HAM PBB Mulai Hari Ini, Apa Tugasnya?

Indonesia bakal memulai peran baru sebagai Presiden Dewan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai hari ini, Kamis (8/1). Penetapan dijadwalkan berlangsung di Jenewa Swiss. 

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia akan mengambil peran strategis dengan peran baru ini. Ia menyebut jabatan Presiden Dewan HAM akan diemban Indonesia tidak hanya akan berdampak di dunia internasional tetapi juga di dalam negeri. 

"Kalau kita terjadi perubahan di dalam negeri maka kita menjadi Presiden Dewan HAM PBB tidak sekadar simbolis, tapi secara substansial bahwa dalam negeri juga sedang melakukan perbaikan dan perubahan," kata Pigai seperti dikutip Kamis (8/1). 

Ia berharap dengan ditetapkannya Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB, seluruh pihak di dalam negeri dapat melakukan perbaikan dengan membangun peradaban HAM. Menurut Pigai, perubahan pola pikir tersebut penting dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga lembaga-lembaga negara dan pihak swasta.

"Diri saya sendiri sebagai menteri, menteri lain juga harus melakukan perubahan mindset (pola pikir) yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia. Gubernur, bupati, wali kota juga lakukan perubahan. Pihak pengelola swasta juga, TNI, Polri, para menteri dan wakil menteri, semua," katanya.

Tugas Presiden Dewan HAM

Merujuk laman Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Dewan HAM  merupakan lembaga antar-pemerintah utama di PBB yang mengurusi persoalan HAM. Lembaga ini terdiri dari 47 negara anggota dan berfungsi sebagai forum multilateral untuk mengatasi pelanggaran serta situasi darurat HAM di berbagai negara.

Lebih jauh Pigai menjelaskan setelah menjadi Presiden Dewan HAM, Indonesia bakal mengurusi permasalahan yang dialami Venezuela. Menurut dia, Indonesia akan memanfaatkan sejarah yang diperoleh setelah 80 tahun berdiri dengan baik. 

Sebelumnya, Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026. Kementerian Luar Negeri menyatakan nominasi tersebut akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Perjalanan Indonesia dinominasikan menjadi Presiden Dewan HAM PBB disebut tidak terlepas dari kinerja Kementerian HAM. Menurut Pigai, pihaknya telah melakukan upaya negosiasi ke berbagai negara dalam satu tahun terakhir.

Indonesia dan Thailand kemudian menjadi dua negara yang mencalonkan diri. Dalam pemungutan suara, mayoritas anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB memilih Indonesia. Indonesia memperoleh total 34 suara, sementara Thailand memperoleh tujuh suara.

"Dengan demikian, Indonesia keluar sebagai pemenang dan dari Asia Pasifik merekomendasikan kepada di Jenewa dan tanggal 8 (Januari) besok akan ditetapkan," ucap Pigai.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan PBB tersebut untuk masa jabat tahun 2026. Jabatan itu akan diemban Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Suryodipuro.

“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” tulis Kemlu RI.

Jika ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen akan memimpin jalannya sidang dan proses internal badan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.