Berita HAM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Enam lembaga HAM membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk menyelidiki kericuhan demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025.

Apa itu Lokataru Foundation? Lokataru Foundation adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu hukum dan hak asasi manusia (HAM). 

Kementerian Hak Asasi Manusia menilai aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim hingga inDrive bisa melanggar HAM pengemudi taksi online dan ojol, jika melanjutkan model kemitraan. Ini alasannya?

Menteri HAM Natalius Pigai mengutus tim untuk menyelidiki pembubaran paksa kegiatan retret pelajar Kristen di Sukabumi, mendesak penegakan hukum yang adil.

Pemerintah Indonesia, beberapa perusahaan nikel, serta perusahaan kendaraan listrik dinilai gagal memberikan tanggapan berarti terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup serius.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan pendekatannya dalam menangani isu HAM untuk menghindari pengaruh buruk terhadap nilai saham perusahaan yang terlibat.

Memorial Living Park di Pidie, Aceh yang dibuka bulan depan, merupakan taman edukatif untuk memperingati 3 kasus pelanggaran HAM berat, dilengkapi masjid dan fasilitas pemukiman bagi korban.

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkap target yang ingin dicapai selama kepemimpinannya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membutuhkan sebanyak 2.544 staf di kementerian yang dipimpinnya. Untuk kebutuhan Kementerian HAM dia mengusulkan anggaran Rp 20 triliun.

Menteri Yusril Ihza Mahendra membuat polemik dengan pernyataan soal Tragedi 1998. Sedangkan Yandri Susanto jadi sasaran kritik karena menggelar acara pribadi menggunakan kop surat menteri

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan kriteria pelanggaran HAM berat merujuk pada genosida dan tindakan pembersihan etnik

Kementerian Hukum dan HAM mendorong perbankan agar membuat ketentuan bagi pelaku usaha yang mengajukan pinjaman atau debitur harus bebas tindakan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada potensi risiko pelanggaran di balik peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana penjelasannya?