Berita HAM Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah Indonesia, beberapa perusahaan nikel, serta perusahaan kendaraan listrik dinilai gagal memberikan tanggapan berarti terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup serius.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendukung percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan pendekatannya dalam menangani isu HAM untuk menghindari pengaruh buruk terhadap nilai saham perusahaan yang terlibat.

Memorial Living Park di Pidie, Aceh yang dibuka bulan depan, merupakan taman edukatif untuk memperingati 3 kasus pelanggaran HAM berat, dilengkapi masjid dan fasilitas pemukiman bagi korban.

Menteri HAM Natalius Pigai mengungkap target yang ingin dicapai selama kepemimpinannya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai membutuhkan sebanyak 2.544 staf di kementerian yang dipimpinnya. Untuk kebutuhan Kementerian HAM dia mengusulkan anggaran Rp 20 triliun.

Menteri Yusril Ihza Mahendra membuat polemik dengan pernyataan soal Tragedi 1998. Sedangkan Yandri Susanto jadi sasaran kritik karena menggelar acara pribadi menggunakan kop surat menteri

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan kriteria pelanggaran HAM berat merujuk pada genosida dan tindakan pembersihan etnik

Kementerian Hukum dan HAM mendorong perbankan agar membuat ketentuan bagi pelaku usaha yang mengajukan pinjaman atau debitur harus bebas tindakan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada potensi risiko pelanggaran di balik peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terjadi beberapa waktu lalu. Bagaimana penjelasannya?

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, turut membahas istilah Asian value dan human rights yang tengah ramai dibicarakan di media sosial. Bagaimana penjabaran Anies?

Sejak 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua yang kerap disebut KKB Papua, menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

Aktivis HAM yang tergabung dalam Human Rights Working Group kirim dua laporan ke PBB, yakni kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB, serta Komite Hak Sipil dan Politik PBB.