Gerindra Ungkap Sikap Soal Bupati Pati Sudewo, Kader Partai Terjaring OTT KPK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Prasetyo Hadi, mengungkapkan s sikap resmi partai soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Sudewo saat ini tercatat sebagai kader Gerindra. 

Prasetyo menyatakan partainya prihatin atas kembali terjadinya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Ia menilai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diperangi secara kolektif.

“Kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan ke kepala daerah. Itu membuktikan bahwa masalah korupsi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi,” kata Prasetyo Hadi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (20/1).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan elite politik ihwal pentingnya pemberantasan korupsi. “Dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut,” ujarnya.

KPK telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1). Sudewo diduga terlibat dalam kasus pengisian jabatan di tingkat desa.  Sudewo terpantau memasuki Gedung Merah-Putih Jakarta pada Selasa (20/1) sekitar  pukul 10.45 WIB menggunakan kemeja putih dan jaket hitam. Penegak hukum wajib menetapkan status Sudewo 1x24 jam setelah proses pemeriksaan dimulai kemarin.

"Sudewo diduga terlibat dalam kasus terkait pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, ataupun Sekretaris Desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/1).

Sudewo memenangkan Pemilihan Bupati Pati bersama pasangannya Risma Ardhi Chandra. Mereka menjaring suara mayoritas 53,5%. Sudewo merupakan kader Partai Gerindra sejak 2014. Saat mengikuti Pemilihan Bupati Pati, Sudewo bersama wakilnya mendapat dukungan dari Gerindra, PKB, NasDem, PSI, hingga Golkar.

KPK juga telah menangkap Wali Kota Madiun Maidi terkait dengan dugaan korupsi terkait proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee (biaya komitmen, red.) proyek, dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (19/1).

Maidi bersama Bagus Panuntun memenangkan pemilihan wali kota Madiun 2024 dengan perolehan suara 56%. Pasangan nomor urut 2 itu disokong oleh dukungan dari partai politik koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya yang beranggotakan antara lain Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, NasDem, hingga PAN.