Kesaksian Ahok dalam Sidang Kasus Impor BBM: Pertamina Diawasi Ketat
Membuat ringkasan dengan AI Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan semua kegiatan bisnis telah diawasi dengan ketat secara digital. Hal tersebut disampaikan saat Ahok menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi impor bahan bakar minyak 2018-2023.
Ahok mengatakan, salah satu pencapaian saat mengawasi Pertamina adalah membangun sistem pengawasan digital. Menurutnya, sistem tersebut dapat mengawasi seluruh kegiatan bisnis secara langsung, mulai dari kepadatan antrian di SPBU hingga proses bongkar-muat BBM di pelabuhan.
"Karyawan Pertamina tidak bisa bohong. Sebab, kami berhasil membuat sistem pengawasan digital dari proses penggalian minyak di hulu sampai dikirim dan dijual di SPBU," kata Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi BBM mencapai Rp 285 triliun. Jumlah ini terdiri dari kerugian keuangan negara Rp 70,67 triliun, kerugian perekonomian negara Rp 171,99 triliun, serta keuntungan ilegal Rp 43,27 triliun.
Namun, Ahok mengatakan dirinya belum mengetahui bagaimana proses penghitungan kerugian negara tersebut. Sebab, Pertamina mencatatkan rekor laba tertinggi selama periodenya atau senilai US$ 4,77 miliar pada 2023.
Ahok juga mengatakan semua BBM di dalam negeri telah melalui proses pencampuran sebelum dinikmati konsumen, termasuk Premium. Ini karena kilang milik PT Pertamina tidak memproduksi BBM jenis Premium atau kualitas RON 88.
"Hingga Januari 2023, kilang milik Pertamina sudah tidak memproduksi Premium. Karena itu, bensin milik Pertamina dicampur dengan komponen lain untuk menurunkan kualitas BBM," katanya.
Ahok mengaku tidak pernah menemukan masalah terkait pembangunan maupun pengoperasian Terminal BBM di Pelabuhan Merak. Seperti diketahui, TBBM Merak menjadi salah satu objek hukum dalam persidangan kasus dugaaan korupsi impor BBM 2018-2021.
Di sisi lain, Ahok menyampaikan dirinya telah menempatkan Anggota Aktif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Anggota Polisi dalam Komite Audit. Langkah tersebut dipilih agar setiap temuan di Pertamina dapat langsung ditindaklanjuti oleh BPKP maupun Kepolisian
"Laporan terkait pelanggaran penggunaan TBBM Merak tidak pernah disampaikan oleh BPKP selama saya menjabat," katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
