Panglima TNI Jelaskan Alasan Rilis Telegram Siaga 1: Uji Kesiapsiagaan Pasukan

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan istilah Siaga 1 yang tertuang dalam telegram instruksi kepada jajaran TNI merupakan istilah operasional yang lazim digunakan di lingkungan militer. 

Menurutnya, status itu tidak berkaitan dengan peningkatan kondisi darurat keamanan, melainkan bagian dari upaya menguji kesiapsiagaan personel dan materiil TNI. "Siaga 1 itu kan istilah di militer, istilah yang biasa di militer," kata Agus di sela menghadiri acara peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/3).

Ia mengatakan status Siaga 1 juga diberlakukan pada satuan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Alam yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap komando daerah militer (kodam) telah menyiapkan satu batalyon yang berada dalam kondisi siaga agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.

"Jadi setiap kodam itu satu batalyon Siaga 1 apabila di wilayahnya ada bencana alam," ujar Agus.

Penempatan prajurit TNI salah satunya berada di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Agus menjelaskan keberadaan prajurit dan kendaraan taktis TNI di kawasan Monas merupakan bagian dari uji kesiapsiagaan personel dan materiil. 

Menurutnya, kegiatan itu untuk mengukur kemampuan mobilisasi pasukan dari berbagai wilayah menuju Jakarta dalam waktu tertentu.

"Itu menguji kesiapsiagaan personel dengan materilnya. Terikat dari wilayah-wilayah itu ke Jakarta berapa menit, kami hitung. Kalau terjadi sesuatu di Jakarta bisa cepat digerakkan," kata Agus. 

Ia mengatakan penempatan itu bersifat sementara. Saat ini, personel secara bertahap mulai dikembalikan ke satuan masing-masing. Agus menyampaikan, TNI tetap memberikan dukungan kepada kepolisian dalam pengamanan menjelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) 2023 ini enggan menjelaskan lebih lanjut terkait penerapan status Siaga I dengan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah sebagaimana tertulis dalam Telegramnya. "Itu hal biasa lah siaga 1 itu," ujarnya

Agus Subiyanto sebelumnya mengeluarkan telegram berisi perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. 

Telegram itu diterbitkan sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah serta pertimbangan pimpinan TNI terhadap potensi dampaknya terhadap situasi dalam negeri. 

Melalui telegram tersebut, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran meningkatkan kesiapsiagaan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dalam telegram itu, Panglima TNI mengeluarkan tujuh instruksi kepada sejumlah satuan di lingkungan TNI. Pertama, Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di jajarannya serta melaksanakan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian.

Lokasi yang menjadi perhatian antara lain bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, serta fasilitas penting seperti kantor PLN. 

Kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diperintahkan meningkatkan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. 

Ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk mendata dan memetakan situasi, termasuk menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) apabila diperlukan. 

Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI, serta otoritas terkait sesuai perkembangan eskalasi di Timur Tengah. 

Keempat, Kodam Jaya/Jayakarta diminta meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan asing di wilayah DKI Jakarta guna mengantisipasi perkembangan situasi serta menjaga kondusifitas keamanan. 

Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi aktivitas kelompok yang dapat memanfaatkan situasi konflik di Timur Tengah untuk menciptakan gangguan keamanan di dalam negeri. 

Keenam, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta menyiagakan satuan di masing-masing unit. Dan ketujuh, seluruh perkembangan situasi yang terjadi diminta untuk segera dilaporkan kepada Panglima TNI.