Pejabat PVA Mohamad Safa Mundur, Sebut PBB Kemungkinan Izinkan Penggunaan Nuklir

Pengunduran diri Direktur Eksekutif sekaligus Perwakilan Utama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Pure Hands Volunteer Association (PVA), Mohammad Safa, mengejutkan. Keputusan Safa mundur sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB setelah menilai adanya penyimpangan dalam tubuh lembaga internasional tersebut.

“Saya tidak dapat, dengan hati nurani yang bersih, menjadi bagian dari atau menyaksikan apa yang sedang terjadi pada saat PBB tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir,” ujar Safa dalam surat yang dia unggah dalam akun media sosial X @mhdksafa dikutip Senin (30/3).

Safa menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus penghentian sementara tugasnya sebagai perwakilan PVA. PVA adalah organisasi internasional di ECOSOC di New York dan akreditasi ke PBB di Jenewa dan Wina.

Safa mengirimkan surat itu kepada para pejabat tinggi PBB di New York, Jenewa, dan Wina, pada 27 Maret 2026. Dalam suratnya, Safa menyatakan telah mempertimbangkan keputusan untuk mundur sejak 2023 sebelum akhirnya memutuskan menangguhkan seluruh tugasnya sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB.

Ia juga menghentikan keterlibatannya dalam berbagai komite dan kelompok kerja PBB yang selama ini diikutinya sebagai bagian dari perannya di organisasi badan dunia itu. Safa mengumumkan keputusannya melalui keterangan yang dia unggah dalam akun media sosial X @mhdksafa pada 27 Maret lalu.

Safa menyebut keputusannya diambil setelah mempertimbangkan secara matang situasi internal PBB yang menurutnya menunjukkan bahwa sebagian pejabat senior tidak lagi sepenuhnya bekerja untuk kepentingan lembaga, melainkan melayani kepentingan lobi tertentu yang kuat.

“Setelah melalui banyak pertimbangan, dan setelah menjadi jelas bagi saya bahwa beberapa pejabat senior PBB melayani kepentingan lobi tertentu yang kuat, bukan kepentingan PBB, saya memutuskan untuk menangguhkan seluruh tugas saya sebagai Perwakilan Utama PVA di PBB serta dari semua komite/kelompok PBB yang saya ikuti,” tulis Safa.

Ia juga mengatakan tidak dapat lagi terlibat atau menjadi saksi atas dinamika yang terjadi, terutama di tengah situasi ketika PBB dinilai tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir.

“Saya tidak dapat, dengan hati nurani yang bersih, menjadi bagian dari atau menyaksikan apa yang sedang terjadi pada saat PBB tengah bersiap menghadapi kemungkinan penggunaan senjata nuklir,” ujar Safa.

Pada kesempatan itu, Safa menyampaikan apresiasi atas pengalamannya selama hampir 12 tahun bekerja sama dengan PBB di bawah berbagai kepemimpinan Sekretaris Jenderal dan Presiden Dewan HAM. Ini juga termasuk dalam memimpin delegasi PVA di berbagai forum internasional.

Dalam suratnya, Safa mengatakan sejumlah pejabat tinggi PBB menolak menyebut situasi di Gaza sebagai genosida, serta tidak mengakui dugaan kejahatan perang dan pembersihan etnis di Lebanon. Ia juga menyebut adanya standar ganda dalam penegakan hukum internasional, khususnya terkait Israel dan sekutunya.

Dalam surat itu, ia juga mengungkapkan pengalaman pribadi selama bertugas. Safa mengaku menerima ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya, serta dikenai sanksi finansial dan pembatasan kebebasan berbicara oleh pejabat senior PBB. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap perbedaan pandangan di tubuh organisasi.

Safa juga menyoroti dugaan adanya kampanye disinformasi global yang melibatkan pejabat senior dan diplomat berpengaruh dengan dukungan media dan algoritma media sosial. Kampanye itu, menurutnya, menyebarkan narasi ancaman nuklir Iran untuk membangun dukungan perang di kawasan Timur Tengah.

Ia menyebut narasi tersebut sebagai kebohongan yang digunakan untuk membenarkan konflik. Sata menyebutkan taktif ini serupa dengan yang pernah digunakan dalam konflik sebelumnya seperti di Gaza dan Lebanon.