Alasan Prabowo Bacakan Asumsi Makro 2027 di DPR: Hari Kebangkitan Nasional

 Presiden Prabowo Subianto mengatakan setidaknya ada dua alasan untuk menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2027.

Alasan pertama untuk menyampaikan asumsi ekonomi tahun depan adalah untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh hari ini yakni 20 Mei. Alasan kedua, Prabowo berharap dapat menenangkan dampak gejolak geopolitik dan geoekonomi yang dirasakan di dalam negeri.

"Kita sekarang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Karena itu, saya berpendapat presiden harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," kata Prabowo dalam Sidang Rapat Paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun 2025-2026, Rabu (20/5).

Prabowo menilai APBN merupakan alat untuk memperkokoh dasar dan sendi perekonomian bangsa. Sebab, kebijakan tersebut dapat memastikan setiap rakyat untuk hidup lebih sejahtera dan menjadi pedoman perjalanan ke depan.

Karena itu, Prabowo menyampaikan APBN disusun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Saya memandang APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, tapi alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera dan menjadi pedoman perjalanan kita ke depan," katanya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memulai tradisi baru dalam pembacaan kerangka ekonomi makro. Sebab, pokok-pokok kebijakan fiskal umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Kepala Negara.

Misbakhun menilai Presiden Prabowo memiliki suatu perhatian serius terkait kebijakan fiskal tahun depan. Menurutnya, hal serius tersebut harus disampaikan oleh Kepala Negara agar diperhatikan oleh seluruh masyarakat.

"Orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan jadi perhatian presiden dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan," kata Misbakhun di Gedung DPR, Rabu (20/5).

Misbakhun menjelaskan KEM-PPKF akan membahas beberapa asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak global, produksi minyak bumi, dan produksi gas bumi. Selain itu, KEM-PPKF akan membicarakan pagu indikatif setiap kementerian untuk tahun depan.

Misbakhun menilai pembacaan KEM-PPKF oleh Kepala Negara dapat menaikkan kepercayaan investor dan memperbaiki pelemahan di pasar modal. Walau demikian, Misbakhun menekankan nilai tukar bukan satu-satunya parameter yang akan menjadi perhatian investor dalam KEM-PPKF.

Menurutnya, volatilitas kepercayaan investor menjadi keniscayaan dalam ketidakpastian ekonomi global saat ini. Karena itu, tugas pemerintah adalah mengambil kebijakan ekonomi untuk mengelola ketidakpastian tersebut.

"Termasuk risiko, peluang, dan hal-hal yang harus diantisipasi secara jangka pendek dan jangka menengah. Sebab, kami belum bisa memastikan semua risiko dan peluang secara jangka panjang," ujarnya.