Kemhan Soal AS Minta Kertajati Jadi Pusat Perawatan Hercules: Masih Penjajakan

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengajukan permintaan kepada Kementerian Pertahanan untuk menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat sebagai pusat perawatan dan perbaikan atau maintenance, repair and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 untuk kawasan Asia.

Meski demikian, Kementerian Pertahanan mengatakan permintaan tersebut baru penjajakan awal. Kedua negara masih akan membahas rencana tersebut lebih lanjut.

“Yang disampaikan Bapak Menhan dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada prinsipnya adalah masih berupa penjajakan dan pembahasan awal,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (25/5).

Menurut Rico, pengembangan pusat MRO pesawat Hercules/C-130 di Bandara Kertajati diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri pertahanan dan aviasi nasional apabila terealisasi nantinya.

Pengembangan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kemampuan pemeliharaan pesawat di dalam negeri, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, pemanfaatan Bandara Kertajati sebagai pusat MRO diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur strategis nasional.

Karena masih berada pada tahap awal, Rico belum dapat menyampaikan rincian terkait skema pembiayaan, pembagian tanggung jawab operasional, nilai investasi, maupun target waktu operasional.

“Seluruh proses nantinya tetap akan mengedepankan kepentingan nasional dan mekanisme pemerintah Indonesia yang berlaku,” ujarnya.

Informasi soal permintaan AS itu berawal dari pernyataan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 19 Mei.

Saat itu Sjafrie menceritakan jalannya pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, di Markas Besar Kementerian Pertahanan AS, Pentagon, pada 13 April lalu.

Sjafrie menyebut fasilitas MRO serupa belum tersedia di negara-negara ASEAN. Ia menyebut pihak Pemerintah AS bersedia menanggung biaya pengembangan pusat pemeliharaan tersebut.

Dalam rapat dengan DPR saat itu, Sjafrie mengatakan dirinya tidak langsung memberikan jawaban atas tawaran itu dan terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.