Pemerintah Kucurkan Rp 100 T Untuk Penanganan Dampak Bencana Sumatra Hingga 2028

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan proses penanganan bencana Pulau Sumatra direncanakan rampung pada 2028. Kegiatan tersebut didesain memakan anggaran senilai Rp 100,16 triliun yang berasal dari anggaran negara.

Anggaran terbanyak akan dikucurkan pada tahun ini atau senilai Rp 38,9 triliun. Sementara itu, mayoritas anggaran akan dikeluarkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau sekitar Rp 69 triliun selama tiga tahun ke depan.

"Total kegiatan selama tiga tahun ada 11.512 kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah. Prioritas utama tahun ini adalah pembangunan infrastruktur, normalisasi sungai, perbaikan jalan, pembangunan sekolah, dan pembangunan hunian tetap," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (25/5).

Tito mengatakan, anggaran penanganan bencana di DI Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk tahun ini telah disetujui oleh DPR. Karena itu, kesiapan anggaran penanganan bencana kini dalam proses penyiapan oleh Kementerian Keuangan.

Setelah berkonsultasi dengan DPR, Tito mencatat legislator menekankan agar tiap kementerian/lembaga membuat jadwal pelaksanaan yang rampung selambatnya pekan ini.

"Setelah jadwal pelaksanaan dibuat, Satgas penanganan bencana pemerintah akan mengevaluasi sebelum disampaikan ke DPR nantinya," katanya.

Tambahan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD)

Selain itu, pemerintah telah menyetujui tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD senilai Rp 10,6 triliun pada tahun ini. Alhasil, total anggaran yang akan dinikmati ketiga provinsi untuk menangani bencana banjir pada akhir tahun lalu mencapai Rp 48,9 triliun hingga akhir tahun ini.

Mayoritas tambahan TKD akan dinikmati oleh Sumatera Utara senilai Rp 6 triliun. Sementara itu, Sumatera Barat akan mendapatkan tambahan transfer hampir Rp 3 triliun, sedangkan DI Aceh hanya senilai Rp 1,6 triliun.

Tito menjelaskan tambahan TKD tersebut merupakan anggaran yang dipotong pemerintah pada tahun lalu. "Kenapa tambahan TKD ke Sumatera Utara paling banyak? karena dia yang paling banyak dipotong. Sementara DI Aceh paling sedikit dipotongnya pada tahun lalu," ujarnya.

Tito mengakui pemulihan beberapa wilayah di Serambi Mekkah masih berat, khususnya pada 11 daerah. Karena itu, Tito mengapresiasi hibah antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumut dan Sumbar senilai 284 miliar ke Pemerintah Provinsi DI Aceh.

Hibah tersebut dikhususkan untuk pemulihan di 11 daerah di DI Aceh pada tahun ini. "Kami sudah menginventarisasi rencana kegiatan di ketiga provinsi dengan peraturan kepala daerah masing-masing," ujarnya.