Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Banjir Sumatra Ditargetkan Rampung 2027
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan mulai fokus membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir Sumatra 2025 dalam waktu dekat. Namun, dia tidak memerinci berapa jumlah rumah yang akan dibangun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga 2027.
Tito menjelaskan, hunian tetap yang dimaksud adalah hunian komunal yang dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Saat ini, pembangunan hunian tetap dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan syarat tanah yang digunakan dimiliki oleh warga yang dibantu.
"Kami targetkan pembangunan hunian tetap paling lambat rampung 2027, sebab masyarakat terdampak sudah terlalu lama hidup di hunian sementara," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Mantan kapolri itu mengaku telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,4 triliun yang dikucurkan selama 2 tahun. Dengan kata lain, rata-rata anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun hunian komunal adalah Rp 3,7 triliun per tahun.
Tito menuturkan, proses pencatatan korban yang membutuhkan rumah dengan bantuan pemerintah telah rampung. Saat ini, tahap pembangunan rumah tersebut dalam tahap persiapan tanah.
"Harus disediakan tanah yang aman dan tidak di tempat yang telah terdampak bencana. Tanah yang disiapkan akan diperiksa oleh Badan Geologi untuk keamanannya," kata Tito.
Pada awal tahun ini, BNPB mendata total rumah rusak akibat Banjir Sumatra 2025 mencapai 175.126 unit. Adapun jumlah rumah dengan kerusakan berat mencapai 53.432 unit atau setara 30,51% dari total jumlah rumah rusak.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan jumlah rumah yang dalam proses pembangunan saat ini baru sejumlah 2.603 unit. Dengan kata lain, total pembangunan rumah tersebut belum mencapai 5% dari total rumah rusak berat yang dihitung BNPB.
Kendati demikian, Ara menyampaikan pembangunan 2.603 rumah itu tidak berasal dari anggaran negara. Secara terperinci, 2.500 unit adalah hasil bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit merupakan donasi pribadi dirinya.
Ara mengaku telah ditugaskan untuk membentuk jadwal pembangunan rumah dengan anggaran negara paling lambat pekan depan, Selasa (2/6). Untuk itu, dia berencana untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan pelat merah dalam program tersebut, seperti PT Semen Indonesia Tbk dan PT Semen Padang.
Ara menuturkan, program pembangunan rumah tersebut akan ditender melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terakhir, proses pengadaan rumah tersebut akan diawasi oleh beberapa lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Jadwal pembangunan itu dibutuhkan agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik dan segera," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut rumah terdampak bencana Sumatra mencapai 238.783 unit. Jumlah tersebut berdasarkan data yang dihimpun hingga 14 Januari 2026.
Wilayah dengan rumah rusak terbanyak berada di Aceh mencapai 208.693 unit, diikuti Sumatra Utara 24.294 unit, dan Sumatra Barat 5.796 unit. Total kerusakan rumah ini meningkat 112% dibandingkan laporan per 10 Desember 2025 yang berjumlah 112 ribu unit.
“Kami bisa mengalkulasi estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah kurang lebih Rp 8,2 triliun,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
