Ajudan Sebut Jokowi Tak Dapat Undangan Resmi Upacara Hari Lahir Pancasila

1 Juni 2026, 17:19

ANTARA FOTO/Fauzan/nz

Presiden ketujuh Joko Widodo duduk di dalam mobilnya di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Membuat ringkasan dengan AI

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6).

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, menyatakan ketidakhadiran mantan kepala negara tersebut disebabkan oleh tidak adanya undangan yang diterima hingga pelaksanaan acara berlangsung.

Menurut Syarif, sampai Senin pagi, pihak Jokowi belum menerima undangan untuk menghadiri upacara tersebut, baik dalam bentuk surat resmi maupun komunikasi lainnya. “Oleh karena itu, Bapak tidak menghadiri kegiatan tersebut,” kata Syarif dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Senin (1/6).

Upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Gedung Pancasila pada tahun ini dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Kehadiran Megawati di peringatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selain itu, mantan pimpinan negara yang turut hadir ke adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), serta Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin. Kemudian, turut serta para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan TNI, pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi, dan tamu undangan lainnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (1/6). Dalam amanatnya, Prabowo menguraikan makna ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional yang harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, ekonomi Pancasila bukan hanya mengejar pertumbuhan dan angka-angka statistik, tetapi juga harus berlandaskan nilai religius, kemanusiaan, persatuan nasional, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Prabowo mengatakan pengelolaan sumber daya alam nasional juga harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. "Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo saat menyampaikan pidato.