Kerentanan Kelas Menengah Butuh Bantalan Kebijakan dan Dukungan Dunia Usaha

Penyusutan dan semakin rentannya kelas menengah di Tanah Air butuh disikapi serius agar Indonesia tak menjadi “tua sebelum kaya”.

Selama ini, kelompok menengah terus menjadi motor konsumsi rumah tangga yang menopang sekitar 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Di saat yang sama, tekanan ekonomi terus mendera membuat proporsi kelompok ini menyusut dan rentan turun kelas menjadi aspiring middle class.

Fenomena ini menjadi sorotan Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026. Laporan ini dibahas mendalam Katadata bersama Kadin Indonesia Institute dalam diskusi bertajuk “Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan: Membedah KIMCI 2026 dan Implikasinya bagi Dunia Usaha” di Jakarta, Kamis (4/6).

CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra menegaskan, perhatian terhadap kelas menengah harus menjadi prioritas bersama. Kebijakan publik dan kajian, yang selama ini lebih banyak fokus kepada kelompok miskin, perlu lebih menyorot middle class.

Terlebih, imbuh Metta, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sebelum memasuki fase penuaan penduduk dalam satu dekade ke depan.

“Jika tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi kuat dan berkelanjutan, Indonesia berisiko menghadapi kondisi tua sebelum kaya,” ujarnya.

Data riil mengenai penyusutan kelas menengah dipaparkan Deputy Head of Research & Analytics Katadata Insight Center (KIC) Mirza Akmarizal Ghazaly. KIMCI 2026 mencatat, jumlah kelas menengah Indonesia terus turun menjadi sekitar 47,9 juta orang pada 2025.

Kondisi sebaliknya dialami populasi kelompok aspiring middle class yang membesar. Hal ini mengindikasikan pergeseran ke bawah akibat rapuhnya kondisi finansial masyarakat.

Riset KIMCI 2026 juga menemukan, tujuh dari sepuluh responden kelas menengah pernah mengalami situasi ketika pengeluaran mereka lebih besar daripada pendapatan. Lebih dari 40 persen pendapatan kelas menengah habis untuk konsumsi harian.

“Ketika ditambah cicilan dan kewajiban lain, lebih dari separuh pendapatan mereka sudah terkunci untuk kebutuhan rutin,” ujar Mirza.

Kondisi ini mengubah perilaku belanja menjadi value-driven consumption. Artinya, tidak sekadar mencari harga murah melainkan sangat selektif memastikan manfaat maksimal dari setiap pengeluaran.

Tekanan daya beli terkonfirmasi langsung di sektor riil. Roy Nicholas Mandey selaku inisiator Afiliasi Global Retail Association (AGRA) sekaligus Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) mengungkapkan, fenomena ini terlihat jelas di dalam aktivitas ritel sehari-hari.

Ia menjelaskan, jika sebelumnya satu keluarga mampu belanja menggunakan beberapa troli penuh, kini sebagian besar hanya membawa satu keranjang. 

“(Keranjang belanja) itu berisi daftar kebutuhan yang jauh lebih terbatas dan fokus kepada kebutuhan pokok,” tutur Roy.

Meskipun dihantam tekanan finansial, kelas menengah Indonesia ternyata menunjukkan resiliensi unik. CCO Katadata Heri Susanto memaparkan, sekitar 62 persen responden kelas menengah tetap optimistis pendapatan mereka akan meningkat pada tahun ini.

“Untuk menyiasati pengeluaran yang ketat, hampir separuh responden memiliki pekerjaan sampingan (side hustle), dan mayoritas berencana terus menjalankannya hingga lima tahun ke depan,” katanya.

Solusi Struktur Ekonomi dan Bantalan dari Pemerintah

Wakil Ketua Umum Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani berpendapat, pemerintah dan dunia usaha harus bergerak cepat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Salah satu solusi konkret dengan memperbanyak model kemitraan strategis yang menghubungkan UMKM dengan korporasi besar agar masuk ke dalam rantai pasok industri. Artinya, bukan sekadar memberikan subsidi atau kredit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute Mulya Amri menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai jika Indonesia mempercepat transformasi dari ketergantungan komoditas mentah menuju sektor dengan kompleksitas teknologi dan nilai tambah lebih tinggi.

“Di sinilah peran kelas menengah menjadi sangat penting karena sebagian besar kelompok ini bekerja di sektor-sektor modern yang membutuhkan keterampilan, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi,” ujar Mulya.

Ia mengutip prinsip a rising tide lifts all boats, artinya saat perekonomian semakin bergeliat sepatutnya seluruh kelompok masyarakat ikut merasakan manfaat.

Oleh karena itu, pemerintah selaku regulator perlu membuktikan komitmen dalam menjaga daya beli kelompok menengah di Tanah Air.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyatakan, jangkauan perlindungan sosial perlu diperluas.

“Perlindungan sosial tidak hanya menyasar kelompok bawah. Kelas menengah juga perlu memiliki bantalan agar tidak langsung jatuh ketika menghadapi guncangan ekonomi,” kata Ferry.

Bantalan ekonomi yang dimaksud misalnya optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kredit usaha rakyat (KUR), hingga perumahan bersubsidi. 

Pada dasarnya, menjaga kelas menengah bukan sekadar urusan ekonomi makro. Hal ini merupakan agenda strategis untuk mempertahankan stabilitas sosial, opini publik yang sehat, serta memastikan masa depan Indonesia sejahtera.

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengapresiasi KIMCI 2026 yang dirilis Katadata. Kajian ini dinilai krusial untuk membantu memetakan kebutuhan riil kelas menengah secara lebih tepat.

Katadata Indonesia merupakan perusahaan media, riset, dan analisis data di bidang ekonomi dan bisnis. Melalui Katadata Insight Center (KIC), Katadata berkomitmen menyajikan riset-riset berbasis data yang kredibel untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat luas.