Berita kelas menengah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Survei Katadata Insight Center menemukan bahwa 7 dari 10 warga kelas menengah di Indonesia pernah mengalami defisit finansial dan harus menggunakan tabungan untuk menambal kebutuhan.

Besarnya alokasi kebutuhan dasar menggambarkan kerentanan kelas menengah terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi atau kenaikan biaya hidup.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk kelas menengah turun dari 57,3 juta orang (2019) menjadi 47,9 juta orang (2024).

Survei KIC mencatat, kelas menengah menunjukkan perilaku keuangan yang positif. Mereka memilih bertahan hidup dari tabungan dan menjalani pekerjaan sampingan.

Wakil Menteri Keuangan Thimas Djiwandono meyakini kelas menengah di Indonesia tetap berpeluang meningkat dalam jangka panjang melalui insentif dan kebijakan yang akan digulirkan pemerintah.

Kondisi kelas menengah di Indonesia yang masih jauh dari kebebasan finansial terindikasi dari tiga aspek, yakni tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan berdasarkan survei KIC.

Mayoritas kelas menengah yang belum memiliki rumah, berencana untuk memilikinya dalam lima tahun ke depan.

Survei KIC menunjukkan, kelas menengah di Indonesia memiliki pengelolaan keuangan yang cenderung baik sehingga keterbatasan mereka meningkatkan skala ekonominya lebih disebabkan oleh faktor eksternal.

Faktor ekonomi mendominasi alasan masyarakat kelas menengah memiliki pekerjaan sampingan.

Survei Katadata Insight Center menunjukkan, kelas menengah memiliki keterbatasan untuk menabung dan berinvestasi karena mayoritas pendapatannya habis untuk kebutuhan pokok dan membayar cicilan.

Menko Airlangga mengakui lebarnya jurang ekonomi meski data BPS menunjukkan penurunan kemiskinan terendah sejak 1960.

Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.

Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pemerintah resmi meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025, berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, namun barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN.

Masyarakat menengah ke bawah diperkirakan paling merasakan dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12%.