Berita kelas menengah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Aplikasi Superapp Wondr milik BNI tidak dapat diakses sementara waktu karena proses pemeliharaan, menyebabkan banyak nasabah mengeluh di media sosial.

CORE Indonesia memperkirakan tren penurunan konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah akan berlanjut hingga 2025, mempengaruhi secara signifikan ekonomi nasional.

Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.

Menko Airlangga mengumumkan rencana insentif untuk sektor padat karya guna menghindari PHK, mencakup kredit investasi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Menurut LPEM FEB UI, target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 terganjal beberapa hambatan, dibuktikan lewat data pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosio ekonomi saat ini.

Bank Indonesia umumkan pembebasan biaya MDR QRIS untuk transaksi hingga Rp 500.000 pada merchant usaha mikro mulai Desember 2024. Hal ini untuk mendukung konsumsi kelas menengah bawah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan kepada partai koalisinya untuk tidak memanfaatkan APBN demi keuntungan pribadi, dan menjanjikan pengelolaan kekayaan negara yang baik.

Dirut BRI Sunarso memaparkan strategi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, dengan menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi minimal 6% dan investasi human capital.

DPR diusulkan mendapat tunjangan rumah fantastis sementara masyarakat umum terbebani iuran Tapera dan bakal memperberat defisit APBN yang kini terus meningkat.

Rencana pemotongan gaji pekerja untuk iuran program pensiun mendapat protes luas, dikhawatirkan akan mengurangi daya beli dan membebani kelas menengah.

Deflasi lima bulan beruntun berpotensi menggerus daya beli masyarakat, perkembangan industri, manufaktur hingga pelaku usaha. Jika ini terus berlanjut, maka ekonomi nasional bakal melambat.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk merevisi ketentuan benefit Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK

Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah maupun nonkelas menengah. Tapi berdasarkan subyek pajak.

Porsi pajak penghasilan dari kelas menengah masih sangat kecil, tidak lebih dari 1% dan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor UMKM informal yang belum tergabung dalam sistem perpajakan.

Kemenkeu menyatakan bahwa turunnya kelas menengah disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencari solusi jangka panjang.