BGN Bakal Efisienskan Program MBG: Moratorium Dapur hingga Pendanaan Alternatif

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan rencana kerja kepemimpinannya dalam waktu dekat adalah efisiensi anggaran. Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Nanik tidak menjelaskan lebih jauh berapa target anggaran yang akan dihemat dalam kepemimpinannya hingga akhir tahun ini. Namun, ia memastikan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

"Meskipun anggaran kami sekarang sudah dipotong dari Rp 335 triliun menjadi tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa diturunkan lagi. Namun efisiensi tidak mengurangi sasaran penerima manfaat," kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).

Nanik menyebutkan empat strategi dalam efisiensi anggaran tersebut. Pertama, penyesuaian fokus penerima manfaat MBG. Berdasarkan data BGN, total penerima MBG mencapai 62,96 juta orang pada awal bulan ini.

Nanik berencana untuk mengutamakan kelompok 3B yang mencapai 22 juta penerima manfaat dalam penyaluran MBG pada tahun ini. Secara rinci, kelompok 3B adalah ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

Langkah itu diambil setelah Nanik berkonsultasi dengan ahli bidang anak, dokter anak, and ahli gizi. Menurutnya, intervensi gizi anak paling baik dilakukan mulai dari dalam kandungan sampai umur 9 tahun.

"Kami akan mengejar ke sana. Karena itu, kemarin kami sampai mengeluarkan ancaman, yakni dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menyalurkan MBG ke kelompok 3B atau diganjar penghentian operasi sementara," katanya.

Kedua, moratorium pembangunan dapur SPPG baru. BGN mendata total SPPG yang masuk tahap operasional telah mencapai 30.231 unit. Namun Nanik mengatakan total dapur SPPG yang benar-benar berjalan hanya sekitar 27.000 unit.

Karena itu, Nanik berencana menata SPPG yang kini telah beroperasi untuk berjalan penuh. Selain itu, pemerintah akan menghitung ulang kebutuhan SPPG di setiap daerah sebelum menghentikan moratorium.

"Jujur, jumlah dapur SPPG saat ini menumpuk di kawasan aglomerasi. Jadi, presiden berpesan bahwa kami harus mengutamakan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dulu," ujarnya.

Selanjutnya, pembenahan seluruh dapur SPPG yang telah berdiri dan beroperasi. Nanik mengatakan kantornya akan memastikan SPPG tersebut berjalan dengan standar yang telah ditentukan.

Karena itu, Nanik akan melakukan perbaikan dan pelatihan pekerja di SPPG agar MBG yang dihasilkan berkualitas. "Artinya, kalau ada dapur yang tidak sesuai standar, tentu kami akan hentikan operasinya sementara," katanya.

Terakhir, merealisasikan program MBG di daerah 3T dengan skema alternatif, yakni campuran antara dana pemerintah dan swasta. Nanik menyampaikan langkah ini penting agar program MBG tidak membebani anggaran negara.

Adapun beberapa skema alternatif yang dimaksud adalah menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau hibah dari negara lain. Hal tersebut penting sebab sebagian daerah 3T tidak membutuhkan dapur SPPG seperti di kawasan aglomerasi mengingat total penerima manfaat yang kecil.

"Untuk kawasan 3T, kami akan menggunakan dapur eksisting atau dapur umum untuk program MBG. Intinya, pemerintah tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T," katanya.