Pemerintah Siapkan Bansos Tunai Rp 5,4 Juta per Orang, Berbasis Data Digital

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan rencana implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan tunai Rp 5,4 juta per orang.

Luhut menilai perbaikan tata kelola data menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran ke depannya. Ia menyebutkan, pemerintah saat ini sedang mempercepat integrasi data penerima bansos melalui sistem digital guna mengurangi kesalahan pendataan.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kami kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer ada Rp 5,4 juta per orang,” kata Luhut di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (9/6).

Luhut juga menyatakan pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pemerintahan akan mengedepankan sistem digital dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengambilan kebijakan. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan GovTech sebagai fondasi integrasi berbagai layanan dan data pemerintah.

Sebagai bagian dari agenda tersebut, pemerintah menargetkan penerapan Digital Single ID dalam waktu yang tidak terlalu lama. Luhut memperkirakan identitas digital tunggal itu dapat mulai diterapkan pada akhir tahun ini.

“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua, bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ujar Luhut.