Pemerintah akan Tinjau Ulang Pemberian MBG untuk Sekolah Elit
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan meninjau ulang pemberian program makan bergizi gratis (MBG) ke sekolah-sekolah elit. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut hal ini dilakukan dalam rangka refocusing agar program ini bisa disalurkan ke penerima manfaat yang tepat.
“Sekolah bagus, elit memang tidak memerlukan MBG maka nanti akan kami lihat,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/6).
Pemerintah akan menata ulang mana penerima manfaat yang belum mendapatkan pasokan MBG dan mana penerima manfaat yang sebetulnya tidak memerlukan MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemberian MBG kepada sekolah elit tidak langsung dihentikan, namun akan ditata ulang terlebih dahulu.
“Dalam prosesnya akan ada kesepakatan apakah sekolah ini masuk kategori layak atau prioritas untuk menerima MBG. Sejak awal SOPnya seperti itu,” kata Pras saat ditemui di Kemenko Pangan.
Pembengkakan SPPG
Selain sekolah elit, pemerintah juga akan menata ulang pelaksanaan MBG karena jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) membengkak dari target dan berpotensi memboroskan anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah akan menata ulang prgram MBG tersebut yang diharapkan selesai dalam satu bulan.
“Yang baik diteruskan, yang tidak baik temuan-temuan ini akan ditata dan dibenahi lebih lanjut,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/6).
Zulhas mengatakan titik SPPG dibedakan menjadi wilayah aglomerasi dan terpencil (3T). Pemerintah awalnya merencanakan pembangunan 21.000 titik SPPG di wilayah aglomerasi, namun realitanya saat ini jumlah dapur sudah mencapai 27.877 titik. Hal ini menandakan adanya pembengkakan keberadaan 6.877 titik SPPG.
“Berdasarkan laporan Bu Nanik (Kepala BGN), jika setiap dapur mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari, maka ada pemborosan pengeluaran Rp 1 triliun per bulan. Kalau satu tahun mencapai Rp 12 triliun,” ujarnya.
Untuk itu pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang agar bisa diperbaiki dan diselesaikan.
Selain wilayah aglomerasi, pembengkakan juga terjadi di SPPG wilayah terpencil atau 3T. Pemerintah menargetkan untuk membangun 2000 titik di wilayah tersebut namun realitanya menjadi 8.617 titik. Hal ini menandakan adanya pembengkakan 6.138 titik.
“(Targetnya) 2000 titik, sekarang sudah selesai 1700. Mestinya kan tinggal (bangun) 300,” ucapnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
