Pemerintah Siap Usut ke Jalur Hukum Terkait Dugaan Demo Berbayar

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah berencana menempuh langkah hukum terkait dugaan adanya pihak yang membiayai aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah.

Langkah itu untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui adanya pihak yang membayar peserta demonstrasi.

"Saya yakin Bapak Presiden dapat informasi akurat. Tentunya ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tinggal kami memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," kata Dudung dalam konferensi pers di Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (26/6).

Dudung meyakini presiden memiliki data dan informasi yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Menurutnya, dugaan pendanaan aksi demonstrasi perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum agar memberikan kepastian dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional itu menilai langkah hukum penting untuk mencegah munculnya kegiatan yang bertujuan mendiskreditkan pemerintah dengan motif tertentu.

"Sehingga ke depannya mudah-mudahan apapun informasi, apapun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apapun. Marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang komprehensif," ujar Dudung.

Pada momen itu, Dudung menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang memberikan dampak positif kepada sebagian besar penerima manfaat serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Dudung, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaannya.

"MBG itu dari sisi negatifnya jangan dilihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak luar biasa. Kalau menurut saya, bisa dikatakan 90% penerima manfaat itu betul-betul berdampak," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan dirinya mengetahui pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan pidato Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, pada Rabu (24/6).

Prabowo menilai ada kelompok yang selama ini menikmati keuntungan melalui praktik korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Ia menyebut kelompok tersebut menampilkan diri secara sopan dan seolah-olah memiliki kekayaan yang sah, padahal memperoleh harta dari hasil merugikan rakyat.

“Gue kenal itu semua itu, mereka gak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo,” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Ia menilai sebagian peserta aksi tidak selalu memahami tujuan demonstrasi yang mereka ikuti. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung ada peserta demonstrasi yang mengikuti aksi karena menerima bayaran.

“Ditanya demonya gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti,” ujarnya.