Prabowo Dorong Distribusi MBG Tak Cuma Lewat SPPG, Minta Kajian Kantin Sekolah
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto meminta distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mendorong adanya kajian skema baru penyaluran paket makan gratis, termasuk melalui kantin sekolah.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (15/7).
Agustina mengatakan kajian tersebut mencakup evaluasi terhadap skema pelaksanaan program yang selama ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Menurutnya, regulasi eksisting saat ini hanya mengatur penyaluran MBG melalui SPPG.
Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2025-2026 itu mengatakan bahwa presiden membuka ruang untuk mengkaji alternatif pelaksanaan distribusi MBG apabila dinilai lebih efektif.
Salah satu opsi yang masuk dalam pembahasan ialah pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari mekanisme penyaluran MBG. “Pak Presiden tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu (SPPG) satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Termasuk bagian itu (kantin sekolah) silakan dikaji,” kata Agustina.
Selain skema distribusi, Prabowo juga meminta evaluasi terhadap sasaran penerima manfaat MBG. BGN diminta memprioritaskan kelompok masyarakat pada desil terbawah, daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Agustina menceritakan, Prabowo juga menginstruksikan agar besaran biaya makan per penerima dapat dikaji dengan menyesuaikan kecukupan di masing-masing wilayah. “Termasuk tadi begini, daerah 3T, ada di wilayah Timur silakan dikaji apakah sama nih dengan di Jawa Rp 15 ribu, silakan dikaji,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bersama dengan seluruh lembaga negara yang menaungi MBG diberi waktu sekitar satu bulan oleh Prabowo untuk merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Menurut Zulhas, pemerintah juga akan meninjau kembali titik-titik penerima manfaat yang telah ditetapkan, termasuk lokasi yang belum memiliki SPPG meski telah masuk dalam perencanaan. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi fasilitas yang sudah dibangun tetapi belum dapat beroperasi secara optimal.
“Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya,” kata Zulhas dalam kesempatan serupa.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
