Babak Baru Kasus Eks Jampidsus Febrie, Sidang Praperadilan Mulai 18 Agustus

Babak perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi memasuki babak baru. Sebab, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan.

Kubu Febrie telah mengajukan dua permohonan pra-peradilan yang berbeda. Pada intinya, kedua permohonan pra-peradilan tersebut menguji prosedur penyelidikan hingga penahanan yang dilakukan penegak hukum.

Berdasarkan laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL akan menggugat tiga pihak, yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian, dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.

Perkara 134 akan menguji proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya hingga penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan pada 18 Agustus 2026 dan dipimpin oleh hakim tunggal Richard Edwin Basoeki.

Sementara itu, perkara nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL akan menggugat penahanan Febrie yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Sidang perdana kasus tersebut digelar sehari setelah Perkara 134, yakni 19 Agustus 2026 dengan hakim yang sama.

Berdasarkan catatan Katadata, perkara tersebut dimulai saat Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi pada 8-9 Juli 2026. Salah satu penggeledahan dilakukan di Sentul, Kabupaten Bogor dengan temuan 74 kilogram emas batangan.

Penggeledahan tersebut dilakukan melalui operasi kerja sama antara Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Kepolisian. Penyelidikan tersebut dilakukan untuk tiga kasus yang berbeda, yakni kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PLN; dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya 2020-2025; dan dugaan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).

Sehari setelah penggeledahan dilakukan, Febrie mengakui rumah di Sentul, Kabupaten Bogor merupakan miliknya dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (10/7). Keesokannya, Sabtu (11/7), Febrie mengirimkan surat pengunduran diri sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya pada hari yang sama.

Adapun Febrie ditetapkan menjadi tersangka hanya pada satu kasus, yakni dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya 2020-2025. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kortastipidkor Kepolisian melimpahkan proses penyidikan kepada Kejagung pada Sabtu (11/7).

Proses pelimpahan dilakukan hingga 15 Juli 2026 untuk memenuhi proses pengalihan barang bukti dan administrasi perkara. Pada hari yang sama, Adhyaksa menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik baru terkait tiga kasus yang sama.

Saat itu, status Febrie adalah saksi pada ketiga kasus tersebut sebelum akhirnya kembali menjadi tersangka pada kasus Asabri 2020-2025. Hingga 15 Juli 2026, Febrie belum pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

Adapun pemeriksaan Febrie pertama dilakukan pada 17 Juli 2026 untuk perkara Asabri. Pada 20 Juli 2026, Kejagung menerbitkan Sprindik perkara baru yang melibatkan Febrie, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang terhadap tiga kasus korupsi tersebut.

Febrie tercatat mangkir dalam pemeriksaan tanggal 22 Juli untuk Sprindik terbaru Kejagung. Febrie akhirnya memenuhi pemeriksaan Sprindik tersebut pukul 13.00 WIB pada 24 Juli 2026 di Gedung Utama Kejagung.

Setelah diperiksa sekitar 5 jam hingga 19.00 WIB Febrie ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan Sprindik terbaru Kejagung. Febrie keluar dari Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB dan langsung ditahan di rumah tahanan cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adhyaksa akhirnya menggeledah kediaman Febrie terakhir di Jakarta Selatan pekan ini, Senin (3/8). Secara umum, penggeledahan dilakukan di enam tempat lainnya, yakni kantor tersangka Don Ritto, empat kantor pihak swasta, dan satu kediaman milik tersangka terbaru kasus tersebut NH.