DKI Jakarta Siapkan Obligasi Rp5,2 Triliun, Ekonom Soroti Ruang Fiskal

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membuka sumber pembiayaan baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah yang ditargetkan terealisasi pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta.

Nilai penerbitan yang semula direncanakan Rp3,5 triliun kini meningkat menjadi Rp5,2 triliun. Jika terealisasi, langkah tersebut berpotensi menjadikan Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daera di pasar modal. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut kapasitas fiskal Jakarta sebenarnya memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi hingga Rp20 triliun. Namun, Pemprov DKI memilih memulai dengan nilai yang lebih terbatas.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah hati-hati untuk menguji mekanisme pembayaran baru sekaligus menjaga ruang fiskal daerah. Apalagi, obligasi yang diterbitkan akan memiliki tenor maksimal tujuh tahun sehingga kewajiban pembayaran akan berlangsung hingga melewati masa pemerintahan saat ini.

Langkah ini juga merespons kekhawatiran Kementerian Dalam Negeri agar penerbitan obligasi tidak menjadi beban bagi pemerintahan setelah masa kepemimpinan Pramono berakhir.

Terpisah, ekonom Josua Pardede menilai penerbitan obligasi sebesar Rp5,2 triliun masih berada dalam batas yang wajar untuk penerbitan perdana. Menurutnya, ukuran tersebut perlu dilihat dalam konteks kekuatan ekonomi Jakarta dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“DKI punya dasar ekonomi yang kuat karena pada Triwulan I-2026 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.028,44 triliun dan ekonomi tumbuh 5,59 persen dibanding tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan triwulanan masih hanya 0,48 persen sehingga dorongan investasi publik tetap diperlukan,” ujar Josua kepada Katadata, Senin (10/8).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jakarta pada triwulan I-2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.028,44 triliun, sedangkan secara triwulanan ekonomi tumbuh 0,48 persen.

Dengan basis ekonomi itu, Josua menilai, penerbitan perdana dalam skala terbatas justru dapat menjadi strategi untuk membangun rekam jejak pemerintah daerah di pasar pembiayaan.

“Mulai dari Rp5,2 triliun, buktikan serapan dan manfaat proyek, lalu baru membuka ruang penerbitan lanjutan bila proyek berjalan tepat waktu, biaya terkendali, dan laporan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Josua.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak perlu langsung menggunakan seluruh kapasitas fiskalnya. Penerbitan secara bertahap memungkinkan Pemprov DKI menguji respons pasar, disiplin pengelolaan proyek, serta kemampuan APBD memenuhi kewajiban pembayaran.

Pengamat ekonomi Piter Abdullah memiliki pandangan serupa. Ia menilai obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sepanjang telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

“Sepanjang sudah disetujui pemerintah pusat, tidak masalah. Karena surat utang ini memang bisa menjadi solusi, mengingat daerah membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan. Selain itu, kalau sudah disetujui, artinya sudah melalui proses konsultasi dan adanya ruang fiskal sesuai kondisi di pemerintah pusat,” kata Piter saat dihubungi Katadata.

LRT Manggarai-Dukuh Atas Jadi Prioritas

Salah satu pertanyaan penting dalam penerbitan obligasi daerah adalah untuk apa dana tersebut digunakan. Infrastruktur transportasi menjadi salah satu pilihan utama lantaran Jakarta masih menghadapi persoalan kemacetan dan kebutuhan integrasi transportasi publik.

Pemprov DKI telah memutuskan memperpanjang jalur LRT Jakarta dan Manggarai hingga Dukuh Atas. Dengan tambahan tersebut, lintasan LRT Jakarta dan Velodrome hingga Dukuh Atas akan mencapai sekitar 14,2 kilometer.

Dalam bahan Bappenas, arah pengembangan DKI Jakarta pada 2027 juga menekankan pembangunan transportasi massal terintegrasi dan pengembangan kawasan berbasis simpul angkutan umum. Pengembangan tersebut mencakup LRT Velodrome-Manggarai dan pengembangan Stasiun Manggarai.

Dokumen investasi Pemprov DKI mencatat LRT Jakarta Fase 1C Manggarai - Dukuh Atas memiliki panjang sekitar 2,4 kilometer dan satu stasiun di Dukuh Atas. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik integrasi transportasi penting karena terhubung dengan MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, dan TransJakarta. Estimasi nilai investasinya tercatat sekitar Rp2,98 triliun.

Karena itu, pengembangan jalur tersebut memiliki nilai strategis lebih dari sekadar penambahan lintasan kereta. Keberadaan LRT hingga Dukuh Atas diharapkan memperkuat konektivitas antarmoda di salah satu kawasan pusat kegiatan ekonomi Jakarta. Namun, Josua mengingatkan agar keberhasilan proyek tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik.

“Yang perlu dikritisi adalah jangan sampai proyek ini hanya menjadi proyek fisik. Keberhasilannya harus diukur dari kenaikan penumpang, integrasi dengan KRL, MRT, Transjakarta, LRT Jabodebek, kemudahan jalan kaki, serta pengurangan waktu tempuh warga,” ujar Josua.

Artinya, manfaat ekonomi dari proyek perlu diukur sejak awal. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan jalur selesai sesuai jadwal, tapi harus pula menunjukkan apakah investasi tersebut mampu meningkatkan penggunaan transportasi publik, mengurangi waktu perjalanan, dan memperbaiki konektivitas antarwilayah.

Tantangan Bukan Sekadar Utang

Penerbitan obligasi daerah juga menjadi ujian terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Pemprov DKI perlu memastikan rencana penerbitan terhubung dengan dokumen perencanaan dan bunga akan berlangsung selama beberapa tahun setelah obligasi diterbitkan

“Kemendagri menekankan bahwa apa yang direncanakan harus dibuat anggarannya, dan apa yang dianggarkan harus punya dasar perencanaan; tidak boleh ada program dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD atau sebaliknya,” kata Josua.

Karena itu, penerbitan obligasi idealnya disertai dokumen kelayakan proyek, rincian penggunaan dana, jadwal pembangunan, asumsi biaya, serta skema pembayaran kembali yang transparan.

Pemerintah juga perlu menjelaskan sejak awal sumber pembayaran bunga dan pokok obligasi. Informasi tersebut penting bagi investor untuk menilai risiko sekaligus bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa besar kewajiban yang akan ditanggung APBD.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah besaran kupon. Semakin tinggi tingkat imbal hasil yang harus diberikan kepada investor, semakin besar pula beban pembayaran yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Pemprov DKI sendiri sebelumnya menyatakan kupon obligasi akan ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar ketika penerbitan dilakukan. Obligasi direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun.

Strategi Bertahap untuk Jakarta

Josua menilai keputusan memulai dengan nilai penerbitan yang lebih kecil dibanding kapasitas fiskal yang tersedia merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, penerbitan perdana seharusnya diarahkan untuk membangun kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah. Jika proyek berhasil diselesaikan tepat waktu, anggaran terkendali, dan laporan penggunaan dana transparan, ruang untuk menerbitkan instrumen serupa pada masa mendatang akan semakin terbuka.

Strategi tersebut juga memberi kesempatan kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi efektivitas obligasi sebagai sumber pembiayaan sebelum memperluas penggunaannya. Apalagi, pembangunan Jakarta sebagai kota global membutuhkan sumber pendanaan yang semakin beragam. 

Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah dapat memanfaatkan obligasi daerah, sukuk daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, maupun penguatan peran BUMD. Namun, diversifikasi pembiayaan tidak berarti pemerintah daerah harus meningkatkan utang secara agresif. Kemampuan membayar dan manfaat ekonomi dari proyek tetap menjadi ukuran utama.

Berpotensi Direplikasi Daerah Lain

Penerbitan obligasi Jakarta berpotensi menjadi preseden bagi pemerintah daerah lain yang membutuhkan pembiayaan pembangunan dalam skala besar. Namun, Josua menilai keberhasilan Jakarta tidak serta-merta membuat skema tersebut dapat diterapkan oleh seluruh daerah.

“Daerah lain bisa meniru jika memiliki kapasitas pendapatan yang kuat, laporan keuangan yang baik, proyek yang jelas manfaatnya, serta kemampuan membayar bunga dan pokok tanpa mengganggu layanan dasar,” kata Josua.

Piter juga menilai obligasi daerah dapat direplikasi selama pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan proyek yang dibiayai memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.

Karena itu, Pemprov DKI perlu memperkuat tata kelola penerbitan obligasi melalui sejumlah mekanisme pengamanan, seperti rekening khusus penggunaan dana, dana cadangan pembayaran, laporan kemajuan proyek secara berkala, serta indikator manfaat publik yang mudah dipahami masyarakat.

Jika tata kelolanya kuat, penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang sehat bagi Jakarta. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berisiko menjadikan instrumen tersebut sebagai beban fiskal baru bagi pemerintah daerah.