Apa tuduhan utama kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, terhadap perlakuan hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023‑2024?

Mellisa menyoroti adanya disparitas perlakuan hukum karena beberapa pejabat Kemenag yang terbukti menerima fee percepatan—Hilman Latief, Agus Syafi' dan Jaja Jaelani—tidak tercantum dalam dakwaan resmi KPK. Ia menuduh KPK menutup‑nutupi fakta tersebut dan menyatakan bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan menunjukkan semua pejabat mengaku menerima serta mengembalikan dana, namun KPK mengabaikan nama‑nama tersebut dalam dakwaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kliennya.

Siapa saja pejabat Kementerian Agama yang diidentifikasi menerima fee percepatan haji khusus, dan berapa total dana yang dilaporkan mereka terima?

Pejabat yang disebut meliputi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Rizky Fisa Abadi, Analis Kebijakan Ahli Muda Abdul Muhyi, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani, serta Staf Kemenag Agus Syafi'. Menurut data KPK, keempatnya menerima total aliran dana sebesar Rp 7,41 miliar, dengan Agus Syafi' memperoleh porsi tertinggi yakni Rp 3,98 miliar. Selain itu, Eks Analis Kebijakan Ahli Muda Mohamad Ivan Soerjanata tercatat menerima fee percepatan sebesar US$ 23.000 atau lebih dari Rp 400 juta.

Berapa jumlah tersangka yang secara resmi ditetapkan KPK dalam kasus ini, dan berapa estimasi kerugian negara yang dilaporkan?

KPK sejauh ini menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham. Meski demikian, KPK mengidentifikasi total 26 orang serta 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang memperoleh keuntungan dari skema korupsi tersebut. Berdasarkan perhitungan, kasus dugaan korupsi kuota haji 2023‑2024 diperkirakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga sebesar Rp 622,09 miliar.

Kubu Yaqut Pertanyakan Minimnya Pejabat Menag Terjerat Kasus Kuota Haji

Oleh Andi M. Arief

11 Agustus 2026, 17:57

Katadata/Fauza Syahputra

Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembaaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Membuat ringkasan dengan AI

Kubu eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan absennya tindakan hukum terhadap pejabat struktural Kementerian Agama dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Kuasa Hukum Yaqut, Mellisa Anggraini mengatakan beberapa pejabat Kemenag telah mengaku menerima aliran dana dalam perkara tersebut. Pejabat yang dimaksud mayoritas tergabung dalam Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Kenapa jadi musim ya? Di bawah mereka kongkalikong, mengambil manfaat, menumpuk kekayaan, lalu tinggal menyalahkan pejabat negaranya," kata Mellisa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (11/8).

Pejabat yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief; Kepala subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Kemenag Rizky Fisa Abadi; Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenag Abdul Muhyi; Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani; dan Staf Kemenag Agus Syafi'.

KPK mendata keempatnya telah menerima total aliran dana hingga Rp 7,41 miliar. Dana hasil fee percepatan paling banyak mengalir ke Agus atau hingga Rp 3,98 miliar.

Sejauh ini, KPK hanya menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni eks Menag Yaqut, Mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham.

Adapun KPK memaparkan pihak yang diperkaya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 mencapai 26 orang dan 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Alhasil, perkara tersebut dinilai telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga Rp 622,09 miliar.

Secara umum, KPK mencatat ada enam pejabat Kemenag yang menerima langsung fee percepatan haji khusus tersebut. Namun hanya ada satu nama yang tidak dijelaskan lebih lanjut perannya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yakni Eks Analis Kebijakan Ahli Muda Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Mohamad Ivan Soerjanata.

KPK memaparkan Ivan telah menerima dana fee percepatan senilai US$ 23.000 atau lebih dari Rp 400 juta dalam perkara tersebut. Namun nama Ivan hanya tercantum sekali dalam tabel pejabat penerima fee percepatan tersebut.

Mellisa mengatakan Berita Acara Pemeriksaan telah menunjukkan seluruh pejabat tersebut telah mengaku menerima dan mengembalikan aliran dana tersebut. Menurutnya, dokumen yang sama menunjukkan seluruh pejabat tersebut mengaku menentukan fee percepatan tanpa arahan kliennya.

"Namun dalam pembacaan dakwaan tadi, beberapa nama hilang dari pihak yang diuntungkan," katanya.

Nama yang dimaksud Mellisa adalah Hilman Latief, Agus Syafi', dan Jaja Jaelani. Karena itu, Mellisa menduga ada disparitas perlakuan hukum terhadap kliennya dan nama-nama tersebut.

Selain itu, Mellisa menuding KPK menutup-nutupi beberapa fakta hukum di persidangan. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi objek utama pengujian yang akan dilakukan pihaknya di persidangan.

"Kami menghargai rekan penuntut umum dalam menjalankan tugas. tapi kami akan menguji pernyataan tersebut dalam proses persidangan," katanya.