Kawasan Yudikatif IKN Ditarget Rampung 2027, Akses Terpisah untuk Hakim dan Tamu

16 Agustus 2026, 17:26

ANTARA FOTO/Angga Palguna/nym.

Seorang pekerja berjalan di samping lokasi pembangunan gedung kawasan Legistatif dan Yudikatif di KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026). Progres pembangunan kawasan Yudikatif dan Legislatif meliputi gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan dan Masjid hingga Minggu (16/8) telah mencapai 12-14 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2027.

Membuat ringkasan dengan AI

Pembangunan kawasan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur ditagetkan rampung pada 2027. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN Sonny Alissa mengatakan cuaca cerah selama musim kemarau sangat mendukung akselerasi proyek, sehingga pengerjaan dapat dioptimalkan siang dan malam.

"Pekerjaan di kawasan yudikatif mengikuti jadwal kontrak. Target penyelesaian 2027," kata Sonny Alissa saat meninjau lokasi proyek di Nusantara, Minggu (16/8).

Ia menjelaskan paket pertama proyek mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan. Gedung Mahkamah Agung memiliki luas 56.000 meter persegi dengan tujuh lantai, ruang sidang utama berkapasitas 473 orang, dan kapasitas pegawai sekitar 2.000 orang.

“Untuk Gedung Mahkamah Agung, progres fisik saat ini 12,5%, setelah delapan bulan pengerjaan," ujar Sonny.

Gedung Mahkamah Konstitusi memiliki luas 44.000 meter persegi dengan delapan lantai dan ruang sidang pleno berkapasitas 400 orang. Sementara itu gedung Komisi Yudisial memiliki luas 12.900 meter persegi dengan empat lantai dan ruang sidang berkapasitas 60 orang.

“Untuk paket Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial progresnya 45,7 persen,” terang Sonny.

Kawasan yudikatif memiliki luas 15,15 hektare dengan akses terpisah untuk hakim, pegawai, dan tamu. Akses yang terpisah ini sebagai upaya menjaga independensi para hakim selain juga untuk keamanan. Akses terpisah ini juga sudah diterapkan di gedung-gedung pengadilan di seluruh Indonesia.

Sonny juga menjelaskan bahwa seluruh utilitas kawasan menggunakan Multi Utility Tunnel (MUT) untuk jaringan listrik, telekomunikasi, dan perpipaan air minum, sehingga tidak ada kabel udara. Pembangunan jalan, lanskap, dan sistem drainase berlangsung paralel.