Siapa yang awalnya ditunjuk sebagai Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum Presiden Prabowo menjabat, dan apa latar belakang jabatan yang mendasari penunjukan tersebut?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai Ketua BGN pada awal pembentukan lembaga itu. Penunjukan tersebut didasarkan pada pengalamannya menjabat sebagai Menko Perekonomian selama tiga bulan pada Juni‑Agustus 2021, serta riwayat kepemimpinannya sebelumnya sebagai Gubernur Bank Indonesia (2003‑2008) sebelum menjadi Komisaris Utama PT PLN sejak 2024.

Bagaimana proses Lodewyk Pusung mendapatkan penugasan menjadi Wakil Ketua BGN, dan apa arti kode “08” yang digunakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie?

Lodewyk menerima penugasan menjadi Wakil Ketua BGN pada 4 April 2024 di kediaman Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Pada saat itu, Sjafrie menyebut Presiden Prabowo dengan kode "08" karena Kepala Negara masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sjafrie juga menyampaikan bahwa Prabowo menamainya "Wakil Makan Siang Gratis", merujuk pada kampanye "Makan Siang Gratis" selama Pemilu 2024.

Apa masalah utama yang dihadapi BGN sejak Januari 2025 terkait target program Makan Bergizi Gratis, dan bagaimana nota kesepahaman dengan TNI mempengaruhi penyediaan SPPG?

Masalah utama BGN mulai Januari 2025 adalah kekurangan anggaran: pemerintah tidak menyediakan dana untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara target Prabowo adalah melayani 17 juta penerima pada Agustus 2025, membutuhkan sekitar 5.000 unit SPPG. Presiden menginstruksikan BGN untuk tidak membeli lahan, melainkan menggunakan skema pinjam‑pakai pada titik lahan TNI. Nota Kesepahaman Februari 2025 mengizinkan militer mengelola 2.000 unit, namun hanya 542 unit lahan tersedia dan anggaran terbatas menghasilkan hanya 315 unit yang terbangun; sisanya didukung oleh mitra eksternal.

Lodewyk Pusung Ungkap Awal Mula BGN, Sebut Burhanuddin Abdullah hingga Sjafrie

Oleh Andi M. Arief

20 Agustus 2026, 13:44

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/wsj.

Kuasa hukum dari tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) Lodewyk Pusung, OC Kaligis mengikuti sidang dengan agenda tanggapan dari termohon pada sidang praperadilan terkait penyitaan dalam kasus korupsi tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kejaksaan Agung selaku termohon meminta Hakim Tunggal menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung karena tidak didasarkan pada argumenta

Membuat ringkasan dengan AI

Eks Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung menceritakan proses pembentukan BGN sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat. Dia mengatakan, pada awalnya mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai Ketua BGN.

Burhanuddin dipercaya karena menjabat sebagai Menko Perekonomian selama tiga bulan pada Juni-Agustus 2021. Sebelum menjadi Komisaris Utama PT PLN sejak 2024, dirinya sempat menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 2003-2008.

"Kenapa akhirnya Ketua BGN diduduki Dadan Hindayana? Sebab, waktu itu saya dengar Pak Burhanuddin mengundurkan diri," kata Lodewyk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Lodewyk menyampaikan dirinya mendapatkan penugasan menjadi Wakil Ketua BGN di kediaman Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 4 April 2024.

Ketika itu Sjafrie menggunakan kode "08" untuk menyebut Presiden Prabowo lantaran Kepala Negara masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu. Saat itu, Sjafrie menyampaikan Kepala Negara menunjuk dirinya sebagai "Wakil Makan Siang Gratis".

"Saat itu, namanya Wakil Makan Siang Gratis karena itu yang kami kampanyekan selama Pemilu 2024: Makan Siang Gratis," ujarnya.

Pada 2024, Lodewyk memaparkan kelembagaan BGN dibentuk atas pengawasan tim asistensi yang terdiri dari purnawirawan militer. Seluruh anggota tim asistensi tersebut kini menjadi pejabat negara, yakni Menhan Sjafrie, Menteri Koordinator Politik dan keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, dan Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Lodewyk menilai BGN mulai bermasalah pada Januari 2025 lantaran pemerintah baru mencetak 109 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sementara itu, Presiden Prabowo menargetkan program Makan Bergizi Gratis dapat melayani hingga 17 juta penerima manfaat pada Agustus 2025.

Lodewyk menghitung total SPPG yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut sekitar 5.000 unit. Pada saat yang sama, Lodewyk menyampaikan Kepala Negara tidak menyediakan anggaran sama sekali kepada BGN untuk membangun dapur.

Selain itu, Lodewyk mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan BGN tidak boleh membeli lahan untuk keperluan SPPG. Alhasil, BGN saat itu memutuskan untuk menggunakan lebih dari 1.300 titik lahan milik TNI di penjuru negeri.

"Kalau tidak salah tanggal 2 Februari 2025 atau 3 Februari 2025. Perintah beliau adalah: tidak ada beli lahan, gunakan skema pinjam-pakai," ujarnya.

Lodewyk mengaku tidak mengetahui proses sampai terjadinya Nota Kesepahaman antara BGN dan TNI pada Februari 2025. Kesepakatan tersebut pada intinya mengizinkan militer untuk mengelola 2.000 unit SPPG.

Namun Lodewyk menyampaikan total lahan TNI yang dapat digunakan sebagai SPPG hanya mencapai 542 unit. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah membuat total SPPG yang terbangun dari nota kesepahaman tersebut hanya mencapai 315 unit.

"SPPG yang dibangun di luar 315 unit tersebut merupakan partisipasi mitra untuk membantu BGN membuat dapur," katanya.