Pemerintah Luncurkan Sistem Perlinsos Digital Bulan Depan, Janji Tepat Sasaran

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan mengeluarkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital pada Oktober 2026. Sistem tersebut akan membuat bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang tunai melalui transfer bank ke penerima manfaat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem tersebut akan mendongkrak persentase ketepatan penyaluran bansos hingga 90%. Menurutnya, setengah dari bansos yang dikucurkan pemerintah saat ini salah sasaran.

Walau sistem disiapkan, namun Luhut baru menjadwalkan penyaluran bansos dengan sistem tersebut pada kuartal pertama tahun depan. Sebab, kesiapan sistem tersebut baru akan mencapai 80% saat diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Distribusi bansos melalui rekening bank ke penerima manfaat baru akan kami uji coba pada kuartal pertama tahun depan. Tahun ini kami akan selesaikan semua permasalahan data agar penyaluran lebih tertib," kata Luhut usai rapat pembahasan perlinsos digital di kantornya, Jakarta, Kamis (10/9).

Luhut mengatakan penggunaan sistem tersebut akan dibarengi dengan perbaikan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut penting lantaran sistem tersebut akan merujuk DTSEN dan data kependudukan sebelum menyalurkan bansos.

Menurutnya, perbaikan data akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang dibantu dengan akal imitasi (AI). Luhut mengatakan AI tersebut dibuat di dalam negeri tanpa bantuan perusahaan AI global. "Sampai hari ini tidak ada impor AI untuk sistem ini," katanya.

Luhut mengatakan sistem penyaluran bansos tersebut akan menjadi titik berat yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pengujian menjadi tahapan yang penting sebelum dijalankan penuh tahun depan.

"Uji ketahanan terhadap sistem akan dilakukan. Kami telah melihat kekurangan sistem tersebut saat ini dan akan kami perbaiki," katanya.

Luhut mencatat sistem tersebut sedang menjalani tahap uji coba di 215 kabupaten/kota. Salah satu uji coba tersebut adalah penggunaan data dengan mendaftarkan seluruh penerima manfaat yang dibantu oleh Agen Perlinsos.

Pendaftaran tersebut dilakukan dengan cara merekam wajah penerima manfaat. Sebab, sistem tersebut akan menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dihubungkan dengan DTSEN dan data kependudukan. Menurutnya, semua orang bisa menjadi Agen Perlinsos yang membantu mendaftarkan penerima manfaat masuk ke dalam sistem.

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan sistem tersebut dirancang untuk melayani 50 juta pengguna. Karena itu, salah satu perhatian dalam penggunaan sistem tersebut adalah kemandirian pengelolaan data pribadi.

Selain itu, Meutya memproyeksi sistem tersebut dapat diakses oleh seluruh pengguna dalam waktu yang sama. Maka dari itu, pihaknya sedang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam melakukan uji ketahanan, uji beban, dan data waktu penggunaan oleh penerima manfaat bansos terhadap sistem tersebut.

Seluruh uji coba tersebut akan dilakukan selama periode uji coba yang dilakukan di 215 kabupaten/kota saat ini. Terkait kesalahan data, Meutya mengatakan sistem tersebut telah dilengkapi mekanisme sanggah jika ada penerima manfaat yang masih belum menerima bansos karena data DTSEN.

"Mudah-mudahan data yang digunakan oleh sistem ini sudah jauh lebih siap pada Oktober 2026," kata Meutya.