Prabowo Subianto mendorong digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk memangkas biaya dan waktu akses bansos, sehingga masyarakat tak perlu lagi mengeluarkan biaya hingga Rp 150 ribu.
Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi digital bansos agar warga tak lagi repot input data berulang atau mengeluarkan biaya hanya untuk membuktikan kemiskinan.
Pemerintah menguji coba digitalisasi bantuan sosial di 43 kabupaten/kota melalui portal perlinsos. Transformasi ini dilakukan demi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Keberhasilan uji coba perlindungan sosial (perlinsos) digital di Banyuwangi menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital pemerintah mampu menghadirkan bantuan sosial lebih tepat, cepat & transparan.
Pemerintah melakukan transformasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem ini memungkinkan warga mendaftar, memverifikasi hingga menyanggah data.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berencana memperluas implementasi digitalisasi layanan perlindungan sosial (perlinsos) ke lebih dari 40 kabupaten kota di 26 provinsi.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan pada 2026, perlinsos akan lebih efisien dan tepat sasaran berkat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.