Prabowo Ungkit Dadan Hindayana Terjerat Korupsi: Saya yang Serahkan ke Kejaksaan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan tidak akan memberikan kekebalan hukum terhadap pihak mana pun, termasuk orang terdekat.

Kepala negara lantas menyebut mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai salah satu contohnya. Sebelum mengepalai BGN, Dadan merupakan mantan anggota tim sukses dan tim pakar Prabowo di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Prabowo menuturkan, ia tidak memberikan perlindungan hukum ketika Dadan terseret perkara rasuah. Sebaliknya, ia menyerahkan penanganan perkara Dadan kepada kejaksaan.

"Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (menjadi) kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan," kata Prabowo dikutip dari siaran pers yang diterbitkan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Jakarta, pada Rabu (16/9).

Prabowo juga menyebut penyitaan aset Hotel Sultan sebagai bukti penegakan hukum tanpa pandang bulu. Prabowo tetap menjalankan proses hukum meski hotel tersebut dimiliki Pontjo Sutowo yang merupakan kawannya.

"Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya enggak ada kawan, ini negara," ujarnya.

Sikap serupa juga diterapkan saat Prabowo menjabat menteri pertahanan pada 2019. Prabowo melarang orang-orang terdekatnya menjalankan bisnis dengan Kementerian Pertahanan untuk menghindari konflik kepentingan.

"Begitu saya naik jadi menteri pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi menteri pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Lebih jauh, Prabowo mengatakan sikap tersebut juga diterapkannya setelah menjabat sebagai presiden. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak mengandalkan posisinya sebagai orang nomor satu RI untuk mendapatkan perlindungan jika melakukan pelanggaran hukum.

Prabowo lantas menyebut sejumlah kepala daerah dari Partai Gerindra telah ditangkap aparat penegak hukum. Menurutnya, itu juga menjadi bukti bahwa dirinya tidak memberikan perlindungan hukum kepada kader partainya yang tersangkut perkara.

“Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya," kata Prabowo.