Ketum Golkar Bahlil Sebut Ambang Batas Parlemen 5% Angka Ideal
Membuat ringkasan dengan AI Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di angka 5% sebagai tolok ukur yang ideal dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Bahlil mengatakan pembahasan ambang batas parlemen masih melibatkan komunikasi lintas partai. Dalam komunikasi tersebut, sejumlah partai mengusulkan besaran ambang batas yang berbeda, mulai dari 5%, 6%, 7%, hingga di bawah 5%.
“Tapi mungkin angka ideal itu 5% cocok lah,” kata Bahlil kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (17/9).
Pembahasan ambang batas parlemen menjadi salah satu agenda partai politik dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sejumlah partai politik koalisi pemerintah sebelumnya telah melakukan pertemuan untuk membahas revisi aturan tersebut dan menyepakati ambang batas parlemen sebesar 5%.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, pada 16 September lalu mengatakan partai politik koalisi pemerintah menyepakati parliamentary threshold di angka 5%.
Pertemuan yang berlangsung saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke India pada 11-13 September itu juga membahas sejumlah aspek lain dalam revisi UU Pemilu, sementara ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold belum menjadi pembahasan.
Sugiono mengatakan partainya diwakili oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco dalam pertemuan partai politik tersebut.
Saat ditanya soal apakah ada pertemuan antara pimpinan partai koalisi pemerintah mengenai revisi UU Pemilu, Bahlil enggan menjelaskan lebih lanjut. Dia juga tidak memberikan keterangan lebih jauh mengenai pembahasan antar koalisi partai politik. "Cukup ya, nanti lagi ya,” ujar Bahlil mengakhiri sesi tanya jawab dengan wartawan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
