Dasco Soal Kritik Malaysia-Singapura Soal Karhutla: Kita Tak Perlu Tersinggung
Membuat ringkasan dengan AI Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memberikan pandangannya soal kritik sejumlah negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan hingga Sumatra. Dasco menegaskan bahwa pemerintah dan DPR menghargai masukan tersebut tanpa harus bersikap defensif.
Menurut Dasco, sorotan serta rekomendasi yang muncul dari parlemen dan masyarakat negara tetangga mengenai krisis kabut asap lintas batas (transboundary haze) merupakan hal yang wajar dalam hubungan antarnegara. Namun, tanggapan terbaik Indonesia adalah fokus pada aksi konkret.
"Kita mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari negara Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di Parlemen negara sahabat. Kita patut menghargainya tanpa harus menerima setiap penilaian," ujar Dasco dalam keterangan resminya Rabu (28/10).
Ia menekankan bahwa kritik diplomasi dari negara tetangga tidak boleh ditanggapi dengan respons emosional, melainkan ditunjukkan lewat pembuktian penanganan krisis di lapangan.
"Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan. Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji," tegas Pimpinan DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut.
Dasco menjabarkan tiga prioritas utama yang harus ditempuh Indonesia dalam menangani bencana karhutla saat ini, yakni perlindungan bagi warga yang terdampak langsung polusi asap, penguatan langkah pencegahan, serta penegakan hukum tegas terhadap para pelaku pembakaran.
"Yang paling penting ialah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, serta memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara," lanjut Dasco.
Guna mencegah berulangnya krisis kabut asap tahunan yang kerap memicu ketegangan diplomatik di kawasan Asia Tenggara, Dasco mendorong hadirnya kolaborasi antarparlemen yang lebih erat dan proaktif. Menurutnya, mekanisme dialog regional tidak boleh hanya dimanfaatkan saat krisis sudah terjadi.
"Saya memandang sudah saatnya parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika terjadi krisis," pungkasnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
