Wantimpres Rapat Pleno Keempat, Bahas Geopolitik hingga Kedaulatan Ekonomi
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) telah menggelar Rapat Pleno Keempat untuk membahas perkembangan penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat undang-undang.
Rapat yang berlangsung di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ini membahas berbagai isu strategis nasional di tiga bidang, yakni Politik, Hukum, dan Keamanan; Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya; serta Ekonomi dan Keuangan.
Di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar memberikan perhatian pada perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta berbagai tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Perlu kami identifikasi sejak dini. Dari situ kami dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah,” ujar Agum dalam siaran pers, dikutip Jumat (30/10).
Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya yang dipimpin Ketua Wantimpres RI, Pratikno membahas terkait penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung mendalami berbagai tantangan perekonomian nasional, termasuk penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI, Muhammad Hatta Rajasa, yang mewakili Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Chairul Tanjung, menyampaikan pembahasan bidang tersebut turut memberikan perhatian pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional, termasuk tata kelola sumber daya alam dan sektor maritim.
“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Hatta.
Rapat pleno yang dipimpin oleh Pratikno, menjadi forum pembahasan bersama atas draf pertimbangan yang telah disiapkan masing-masing bidang.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, kami sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kami tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kami juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden,” ujar Pratikno.
