PDIP Minta Pembentukan UU Penyadapan Usai Prabowo Kena Penyadapan Ilegal
Membuat ringkasan dengan AI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong pembentukan aturan hukum khusus terkait penyadapan usai munculnya penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. PDIP menilai Indonesia membutuhkan regulasi ketat untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang institusi negara.
Juru Bicara PDIP Ronny Talapessy menilai penyusunan Undang-Undang Penyadapan menjadi prioritas penting pembentuk undang-undang.
"Ke depan tentu saja ada pekerjaan rumah besar terkait UU tentang penyadapan yang mengatur cara-cara penyadapan yang tidak memberikan celah untuk disalahgunakan," ujar Ronny kepada Katadata.co.id, Sabtu (7/10).
Ronny menilai praktik penyadapan di luar koridor penegakan hukum sangat berbahaya bagi iklim demokrasi. Tindakan tersebut dinilai memicu rasa takut bagi kelompok sipil yang kritis.
"Penyadapan di luar konteks penegakan hukum ini sangat berbahaya bagi demokrasi karena setiap orang dapat menjadi korban. Pihak-pihak yang bersuara kritis seperti mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat tidak lagi bebas bersuara menyatakan pendapat karena takut," tegasnya.
Ia menganggap pembatasan kebebasan berpendapat dapat merusak tatanan negara demokrasi. "Ketika demokrasi diberangus, itu sama juga dengan membunuh republik," tambah Jubir PDIP.
Terkait dugaan kader PDIP yang menjadi sasaran, Ronny menyatakan masih menunggu hasil investigasi resmi dari institusi kepolisian.
"Kita belum tahu hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Tim Khusus bentukan Kapolri. Saya kira semua orang sedang menunggu informasi lebih detail terutama terkait motif dan untuk kepentingan siapa penyadapan itu dilakukan," pungkasnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
