Polemik Pernyataan Gibran soal Prabowo Beri Saran Fight di PTUN

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan niat untuk mengundurkan diri. Usai pertemuan 2,5 jam, Gibran menyatakan Prabowo memberikan saran untuk membuktikan keabsahan ijazah dengan fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran saat ini menghadapi potensi pemakzulan setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir keabsahan surat keterangan ijazah Gibran.

\Belakangan muncul polemik atas pernyataan Gibran tersebut. Para pejabat di istana membantah pernyataan itu dan menyatakan tak ada ruang hukum lagi buat Gibran membela diri.

Berikut perbedaan pendapat mengenai antara Gibran dan para pejabat istana:

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi:

Prasetyo menggelar konferensi pers yang menyebutkan pertemuan Gibran dan Prabowo. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niat mengundurkan diri karena menghadapi dinamika terkait keabsahan ijazahnya.

“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (9/10).

Prasetyo mengatakan dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan saran. Gibran meminta untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimiliki melalui proses di PTUN. Dia menyampaikan Prabowo tidak memberikan tenggat waktu khusus untuk Gibran menyelesaikan masalah tersebut.

"Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.

Wapres Gibran Rakabuming

Dua jam berselang setelah Prasetyo menggelar konferensi pers, Gibran memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden. Gibran membenarkan dirinya bertemu dengan Presiden membahas masalah ijazah yang membelitnya.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN,” kata Gibran kepada wartawan di kantornya, Selasa (10/11).

Gibran menyebut akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya baik dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana. Secara paralel dia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

Yusril memberikan tanggapan terkait pernyataan Gibran yang akan fight di PTUN.
Yusril mengatakan putusan MA dan MK tidak bisa menggugurkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Kendati demikian, putusan tersebut sudah bersifat final.

Dia menyarankan perlu mencermati putusan MA yang keluar kemarin. Sebab di dalamnya terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya berkaitan dengan para calon presiden dan wakil presiden pada pemilu, tapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan MA, sehingga kalau saya menafsirkan sebenarnya (isinya) seperti pilihan, apakah berhenti (menjadi Wapres) ataukah memang diberhentikan,” kata Yusril ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).

Dia menyebut dengan putusan MA dan MK yang bersifat final, maka Gibran tak bisa menempuh jalur hukum lain. “(Kalau) tergugat intervensi bisa banding, PK, kasasi. Tapi kalau bukan pihak, ya tidak bisa berpendapat,” ucapnya.

Yusril menyampaikan, Gibran juga sudah tidak memiliki celah untuk membuktikan keabsahan dokumen. Sebab hal tersebut hanya bisa dilakukan di forum pengadilan.

“Ya, kalau di luar pengadilan, barangkali di medsos lah,” ucapnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan

Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan Prabowo memberikan saran kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN. Syahganda juga membantah pernyataan Gibran mengenai Prabowo yang menyarankan bisa berjuang di PTUN.

Dia menyebut dalam acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2026, Yusril merupakan orang yang terakhir dipanggil oleh Prabowo. Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril benar adanya.

“(Setelah acara) dia keluar untuk menjelaskan bahwa tidak ada peluang Pak Gibran untuk ke PTUN. Sementara Pak Gibran tadinya bilang seolah-olah dia disuruh Bapak Presiden untuk fight di PTUN,” kata Syahganda dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, “karena Pak Yusril yang belakangan keluar (dari istana), tentu yang benar (pernyataannya) Pak Yusril,” katanya.

Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," tuturnya.