Denny Indrayana Respons Rencana Gibran Fight di PTUN: Pembangkangan Konstitusi

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengecam keras sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berencana melakukan perlawanan (fight) melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK).

Langkah tersebut dinilai cacat secara hukum dan murni merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ia menegaskan bahwa sengketa administratif dan pencalonan telah selesai secara hukum karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (final and binding), sementara putusan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Putusan MK itu final and binding. Putusan Mahkamah Agung itu inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain," ujar Denny dalam keterangan resminya dilansir dari Sentana TV, selasa (10/11)

Dalam putusan kasasi MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana (TST).

Denny menjelaskan, surat keterangan tersebut dinyatakan batal dan pihak kementerian diminta mencabutnya demi menyelamatkan kedaulatan demokrasi.

Oleh karena itu, upaya Gibran untuk menguji kembali dokumen tersebut ke PTUN dinilai salah secara strategi maupun konsep peradilan tata usaha negara. Terlebih lagi, kata Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Berdasarkan putusan MK Nomor 24 Tahun 2024, badan atau lembaga tata usaha negara juga dilarang melakukan PK.

"Langkah yang katanya akan fight itu adalah bukan saja tidak sesuai dengan teori dan konsep hukum, tetapi lagi-lagi adalah menunjukkan kapasitasnya yang memang tidak dalam level untuk menjadi Wakil Presiden," kata Denny.

Dalam kesempatan yang sama, Denny menyoroti narasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Ia menegaskan, Mensesneg telah meluruskan bahwa Presiden tidak pernah menolak niat pengunduran diri Gibran. Sikap ramah (humble) Presiden yang mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum dinilai telah dipelintir seolah-olah mendapat restu untuk melawan.

Sejalan dengan kekosongan dasar hukum Gibran, Denny mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk tidak mengulur waktu dan segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Proses pemakzulan melalui DPR, MK, hingga sidang paripurna di MPR dinilai dapat dipangkas waktunya dalam hitungan minggu demi memulihkan stabilitas politik dan ekonomi nasional.