Sudding soal Hanya Satu Legislator PAN Teken HMP Pemakzulan Gibran: Satu Komando
Ketua Fraksi PAN MPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR, Syarifudin Sudding, menyerahkan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Sudding, sebagai satu-satunya perwakilan PAN ini menegaskan posisi dan konsolidasi penuh partai di parlemen.
Sudding menyatakan bahwa langkah konstitusional itu merupakan instruksi langsung partai untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
"Posisi saya sebagai ketua fraksi PAN dan juga anggota Komisi III, itu mendalami dan mencermati betul ya tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 742 2026 dan juga putusan MK, sehingga saya mengambil sikap ya bahwa putusan ini harus ada tindak lanjut, dan harus dilaksanakan karena sudah bersifat inkracht," ujar Syarifudin Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11).
Sudding menjelaskan, penegakan putusan hukum tersebut memiliki dua alur penyelesaian: pengunduran diri secara sukarela oleh yang bersangkutan, atau mekanisme pemakzulan melalui Hak Menyatakan Pendapat di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 juncto UU MD3.
Sudding membantah adanya dinamika internal atau perbedaan pendapat di tubuh partai. Ia menegaskan seluruh jajaran anggota dewan dari PAN berada dalam satu komando di bawah arahan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.
"Saya kira tidak. Kami tetap satu pemandu dengan ketua umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, dan saya diperintahkan mewakili fraksi untuk menyatakan usulan tentang HMP," ujar Sudding.
Di samping proses politik di DPR, Sudding menilai opsi pengunduran diri secara sukarela merupakan langkah keluar yang paling bermartabat bagi pihak Istana untuk meredakan ketegangan politik nasional.
"Ya, saya kira itu sungguh tindakan yang sangat elegan menurut saya, dengan melihat dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga yang ada di parlemen ini," katanya.
