Sahroni Pertanyakan Keberadaan Ratusan Alat Sadap Polri

12 November 2026, 10:01

ANTARA FOTO/Fauzan/kye

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu (tengah), Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto (kedua kanan), dan Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai ter

Membuat ringkasan dengan AI

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mempertanyakan keberadaan ratusan perangkat penyadap milik kepolisian. Ia meminta Polri memastikan kejelasan posisi alat tersebut dalam kasus penyadapan ilegal kelompok mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sahroni menyampaikan pernyataan itu menjelang rapat kerja Komisi III bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Sahroni, Polri pernah membeli perangkat penyadap dalam jumlah besar. Komisi III akan mengecek langsung keberadaan fisik seluruh aset tersebut.

"Yang pertama saya mau tanya, itu alat sadap ada di mana? Pengin lihatlah. Karena yang saya tahu, banyak sekali beli alat sadap. Alat sadapnya itu, kalau enggak salah, hampir 300 an. Nah, itu ke mana dan kita mau lihat. Saya mau tanya itu," kata Sahroni di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Komisi III juga akan menelusuri pihak penerima hasil penyadapan tersebut. Sahroni menduga kelompok LSP bekerja secara terorganisir layaknya sindikat. Operasi ini diduga mengarah pada konspirasi politik untuk menggoyahkan negara.

"Sejauh mana geng LSP melakukan penyadapan, apakah ini berafiliasi untuk kepentingan konspirasi politik, untuk menjatuhkan negara bukan seseorang lagi loh, menjatuhkan negara? Nah, itu yang nanti kita tanya," ujar Sahroni.

Sahroni meyakini jaringan ini mencari daya tawar politik tertentu. Ia juga akan meminta penjelasan penyidik terkait motif di balik operasi ilegal tersebut.

Sahroni turut menyoroti sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Polri yang terlibat. Ia merujuk pada kasus pemecatan Irjen Ahrie Sonta sebelumnya.

Sahroni meyakini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menjatuhkan sanksi serupa kepada para tersangka jika bukti sudah kuat.

"Kalau memang ini yang kuat sangat, seperti sebelumnya Irjen Ahrie Sonta yang sudah dipecat dan itu kan polisi lebih memahaminya, ya. Saya yakin Pak Suyudi akan melakukan hal yang sama untuk mereka yang melakukan sindikat yang luar biasa ini," pungkas Sahroni.