Berita Polri Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Reformasi Polri menghadapi tantangan narasi publik di media sosial, di mana kasus lama sering disirkulasi ulang tanpa konteks, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap agenda perbaikan institusi.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membenahi penegakan hukum dengan mereformasi Polri dan TNI guna memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

THR Polri 2026 kapan cair? Simak jadwal pencairan, besaran, serta komponen Tunjangan Hari Raya bagi anggota Polri yang mulai disalurkan pemerintah.

Reformasi Polri adalah cerminan dinamika sosial bangsa, di mana Polri sebagai miniatur masyarakat membangun legitimasi melalui kedekatan dan pelayanan yang manusiawi.

Wacana perubahan struktur kelembagaan Polri memicu perdebatan, dengan fokus pada upaya Reformasi Polri untuk mewujudkan institusi yang profesional dan bebas politisasi.

Pengamat menilai, keterlibatan aparat hukum seperti Bareskrim berpotensi memunculkan persepsi kriminalisasi terhadap aktivitas pasar modal yang sah jika tidak ditempatkan secara proporsional.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menolak wacana Polri di bawah kementerian dan mengancam akan mengundurkan diri jika rencana itu terealisasi, menegaskan komitmennya pada reformasi Polri.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan mendalami indikasi pidana terkait ‘saham gorengan’ usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.

Jimly Asshiddiqie menyatakan wacana Reformasi Polri, termasuk penempatannya dalam kementerian, masih dikaji setelah menerima ratusan usulan dari masyarakat dan akan dilaporkan ke Presiden.

Berikut ini cara lapor SPT Tahunan untuk PNS, TNI, dan Polri melalui Coretax DJP. Simak langkah dan syaratnya agar tidak salah langkah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan akan menggendeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengejar target penyerapan jagung 1 juta ton pada 2026.

Mabes Polri dan Kejaksaan mulai menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemerintah mengerahkan 53 helikopter gabungan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan swasta untuk menyalurkan logistik ke desa-desa terisolasi di Sumatera yang terputus akses darat akibat bencana.

Personel gabungan dari TNI dan Polri membangun hunian sementara untuk menunjang kebutuhan para pengungsi.

BNPB mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan mengerahkan personel dan alat berat secara maksimal, termasuk TNI dan Polri yang bekerja hingga 20 jam per hari.