Kawal Pemilihan Wapres di MPR, DPD Siapkan Tim Verifikasi dan Panitia Ad Hoc

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyiapkan peran kelembagaannya dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Melalui rapat internal menjelang Rapat Gabungan MPR, Kelompok DPD langsung menetapkan tim verifikasi dan panitia ad hoc untuk mengisi dua alat kelengkapan khusus pemilihan.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, mengatakan anggota kelompok kurang lebih 30 orang.  Ia mengatakan, pihaknya mengutus masing-masing delapan anggota untuk masuk ke dalam Tim Verifikasi calon wakil presiden dan delapan anggota lainnya untuk Panitia Ad Hoc.

"Pertama itu adalah tim verifikasi calon wapres. Lalu yang satu lagi itu ada namanya panitia ad hoc yang nanti akan membidangi mekanisme pemilihan dan lain-lain," ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Sultan memastikan keenam belas nama perwakilan dari Kelompok DPD tersebut telah diserahkan ke MPR untuk langsung bekerja bersama perwakilan fraksi-fraksi partai politik.

Dalam konstelasi pemilihan wakil presiden di MPR, Kelompok DPD memegang porsi suara dari unsur non-partai politik. Sultan menegaskan bahwa seluruh anggota DPD berada dalam posisi siap sedia kapan pun Sidang Paripurna MPR digelar.

Sultan juga mengatakan, pengajuan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, Sultan menyatakan DPD tidak akan mencampuri domain tersebut dan fokus memastikan proses transisi berjalan mulus hingga pelantikan.

"Jadi DPD posisinya standby kapan pun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR, posisi kita standby. Itu yang paling penting," katanya.

Sultan berharap kelancaran proses pemilihan wakil presiden di MPR ini dapat segera mengakhiri kegaduhan politik dua tahun terakhir, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo bersama wakil presiden terpilih nantinya dapat fokus menuntaskan agenda pembangunan di sisa tiga tahun masa jabatan.