Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Ini Alasannya

Sukriwan Ramadhan
17 November 2026, 12:48
mk, presiden, hak pensiun
ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nym.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Wakil Ketua Saldi Isra (kedua kiri), Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri), Enny Nurbaningsih (kedua kanan), dan M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan atau ketetapan uji materiil terhadap 22 permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Pensiun Presiden serta Wakil Presiden resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon mempersoalkan aturan tersebut karena tidak mencantumkan batasan yang jelas, sehingga penentuan status pensiun mantan kepala negara sangat bergantung pada kompromi politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Gugatan ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, (16/11). Permohonan tersebut diajukan oleh tiga warga negara yang berlatar belakang mahasiswa dan praktisi hukum, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Dalam dokumen permohonannya, para pemohon menyoroti Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasan undang-undang tersebut. Aturan  itu menetapkan bahwa setiap presiden dan wakil presiden yang berhenti dari jabatannya otomatis dianggap berhenti dengan hormat dan berhak menerima uang pensiun, kecuali MPR secara tegas memutuskan sebaliknya.

Para pemohon menjelaskan ketiadaan syarat, kualifikasi, atau parameter objektif mengenai jenis pelanggaran yang membuat seorang presiden layak dipecat secara tidak dengan hormat telah menciptakan kekosongan hukum.

Akibat tidak adanya batasan tertulis ini, penentuan nasib hukum dan hak keuangan mantan pemimpin negara sepenuhnya diserahkan kepada keputusan serta tawar-menawar politik di MPR.

"Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat," dilansir dari laman MK, Selasa (17/11).

Menurut para pemohon, kondisi hampa norma tersebut sangat berbahaya karena memicu dua kutub kerawanan. Di satu sisi, aturan yang kabur ini dapat menjadi celah perlindungan (impunitas) bagi pejabat yang terbukti melanggar hukum. Di sisi lain, hal itu berisiko menjerumuskan pejabat yang berhenti secara sah ke dalam pusaran politisasi yang merampas hak pensiunnya.

Selain membandingkannya dengan aturan disiplin pegawai negeri sipil, jaksa, maupun anggota parlemen yang sudah memiliki standar pemecatan rigid, para pemohon menilai aturan lawas ini melanggar jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui petitumnya, para pemohon meminta MK memberikan tafsir bersyarat dengan merinci kategori pemecatan secara tegas. Mereka mengusulkan agar status pemberhentian dengan hormat yang berhak atas uang pensiun hanya diberikan dengan syarat.

Syarat yang dimaksud apabila presiden atau wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau diberhentikan akibat perampingan maupun alasan non-pelanggaran lainnya.

Sebaliknya, para pemohon mendesak agar status pemberhentian tidak dengan hormat diberlakukan secara terukur bagi pimpinan negara yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Sukriwan Ramadhan

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...